DKI Butuh Peraturan Khusus soal Premanisme

Diperlukan pembentukan peraturan khusus terkait premanisme di Jakarta. Sehingga bisa menjadi payung hukum dalam menindak kasus premanisme dari skala kecil hingga besar.

Demikian dikatakan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi dikutip Rabu 21 Mei 2025.

“Segala tindakan premanisme ini harus segera diberantas. Apapun, siapa pun orangnya, walaupun dia merasa punya istilahnya backup atau bekingan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Bila premanisme sudah diatasi, sambung Hilda, secara otomatis akan menghilangkan rasa takut dan khawatir warga.

“Di pasar-pasar saja, pengelolaan itu ada orang-orang tertentu yang mengelola yang istilahnya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, sebenarnya pasar itu merupakan aset dari pemerintah daerah setempat,” kata Hilda.

“Sementara yang mengelola adalah orang-orang tertentu yang berbasis, ormas (organisasi masyarakat). Jadi kan kasihan masyarakatnya. Lahannya juga berantakan, tidak bisa dirapikan, tidak bisa diperbaiki,” sambungnya.

Menurut Hilda, pembentukan peraturan khusus terkait premanisme akan sangat membantu warga dan pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Hilda berharap, campur tangan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Supaya dapat meminimalisasi tindakan premanisme.

“Harus continue, jangan misalkan cuma minggu ini aja, besok setelah itu lepas, habis ini hilang. Jadi perlu ada siklus yang istilahnya rutinitas mereka, seperti mereka keliling, patroli dan lain-lain,” pungkas Hilda.