Berita

Perwakilan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, ditimpuki massa ojol saat datang untuk berdialog/RMOL

Politik

Tolak Audiensi, Massa Ojol Timpuki Perwakilan Kemenhub

SELASA, 20 MEI 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aksi demonstrasi yang dilakukan para driver ojek online (Ojol) di Jakarta, Selasa 20 Mei 2025, berlangsung panas.

Ribuan pengemudi yang tergabung dalam sejumlah aliansi driver Ojol itu dengan tegas menolak kedatangan perwakilan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan audiensi. 

"Kami enggak mau perwakilan, maunya menteri," teriak para pengemudi Ojol.


Suasana makin panas ketika sejumlah pengunjuk rasa yang kesal hanya didatangi perwakilan Kemenhub melempari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, yang datang untuk berdialog.

Massa Ojol yang sudah berkumpul sejak pukul 11.00 WIB menolak keras kehadiran Ahmad Yani dan perwakilan Kemenhub lainnya. Mereka meneriakkan yel-yel penolakan dan melemparkan botol serta benda lain ke arah perwakilan Kemenhub yang mencoba memberikan penjelasan.

“Kami sudah berusaha menghadirkan perwakilan namun kalian menolak, ya sudah kalau begitu," seru salah seorang komandan polisi dari balik pagar besi. 

Aksi ini digelar Jalan Medan Merdeka Selatan atau di depan Kementerian BUMN. Para pengemudi menyuarakan empat tuntutan utama kepada pemerintah, yang dinilai selama ini belum berpihak pada kesejahteraan mereka sebagai mitra aplikator.

Empat tuntutan tersebut adalah Kenaikan tarif penumpang kendaraan roda dua, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Kemudian, Kehadiran regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang oleh Ojol roda dua, agar tidak ada lagi ketimpangan dalam perlakuan antara mitra dan aplikator.

Lalu Penetapan ketentuan tarif bersih untuk kendaraan roda empat, demi memastikan pengemudi mendapatkan pendapatan layak setelah dipotong berbagai biaya. Dan mendorong disahkannya Undang-undang Transportasi Online Indonesia, yang menjadi payung hukum jelas untuk semua pelaku di sektor transportasi daring.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya