Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memproyeksikan nilai tukar rupiah pada tahun depan sebesar Rp16.500 hingga Rp16.900 dan inflasi sebesar 1,5 persen.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-18 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2026, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 20 Mei 2025.
“Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900. Sementara itu, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen dengan berbagai upaya baik dari sisi supply maupun demand,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, pemerintah memproyeksikan suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen.
“Didukung dengan
spread yang menarik dan
trust investor terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang dijaga dengan baik. Minat beli investor di pasar SBN, ditambah investasi asing langsung serta kinerja ekspor yang terus dipertahankan tetap kuat,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga telah mencermati tensi geopolitik yang saat ini masih berlanjut serta tekanan di sisi aktivitas ekonomi global. Di mana harga minyak mentah di Indonesia pada 2026 diperkirakan sebesar 60–80 Dolar AS per barrel.
Lalu lifting minyak bumi 600 ribu–605 ribu barrel per hari dan lifting gas 953–1.017 ribu barrel setara minyak per hari.
“Dengan dukungan percepatan rencana investasi, termasuk pemanfaatan teknologi tinggi untuk mendorong produktivitas,” tuturnya.
Untuk angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5–7,5 persen dari target 2025 di rentang 7,0–8,0 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44–4,96 persen dibandingkan target 2025 di angka 4,5–5,0 persen.
Kemudian Rasio Gini ditargetkan terus membaik, dalam rentang 0,377–0,380, dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.
“Dengan berbagai latar belakang tersebut, kebijakan fiskal terus efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan, termasuk mewujudkan angka kemiskinan yang semakin rendah,” tutupnya.
