Berita

Aktivis 98, Andrianto/Ist

Politik

Memaknai Reformasi 98

Saatnya Prabowo Ganti Menteri Bermasalah dan Angkat Aktivis

SELASA, 20 MEI 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto didorong segera melakukan reshuffle para menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera hukum. 

Selanjutnya, Prabowo harus mengangkat menteri yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran Reformasi.

Hal itu disampaikan aktivis 98, Andrianto dalam menyampaikan pemaknaan Reformasi 98, menyikapi sejarah gemilang gerakan sipil yang dimotori mahasiswa berhasil menggulung rezim Orde Baru (Orba) yang identik dengan otoriterisme selama 32 tahun lamanya.


"Hari itu tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser kemudian kita memasuki alam  kebebasan demokrasi dengan pemilu langsung dan pembatasan jabatan presiden. Namun untuk kesejahteraan kehidupan rakyat belum sesuai harapan," kata Andrianto kepada RMOL, Selasa, 20 Mei 2025.

Setelah 27 tahun lamanya kata Andrianto, sudah sepatutnya dilakukan reformulasi lagi tujuan Reformasi tersebut, yakni kehidupan rakyat secara ekonomi meningkat dan pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Ironinya, hari ini yang terjadi skala korupsi malah makin menggurita dan menakutkan. Kini Presiden Prabowo dalam posisi kritis untuk menyelamatkan reformasi," terangnya.

Andrianto menilai, Presiden Prabowo akan berpacu antara kecepatan menghela dan meningkatkan harkat dan martabat rakyat dengan kecepatan tergerusnya kepercayaan atau lambatnya respons harapan tinggi rakyat.

"Semua dampak keburukan itu memang bawaan pemerintah sebelumnya, namun tetaplah Presiden Prabowo harus menanggungnya," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Andrianto, sudah cukup dengan waktu dari 6 bulan lebih ini untuk berbenah, yakni melakukan pergantian menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera kasus hukum.

Mereka ada yang menjadi pasien rawat jalan KPK, bahkan ada yang namanya sudah disebut sebagai mafia judi online (judol) dan masuk dakwaan jaksa.

Andrianto pun berharap, para aktivis 98 yang akan berkumpul di Hotel JS Luwansa pada Rabu, 21 Mei 2025 nanti tidak sekadar menjadi ajang kumpul yang sifatnya seremonial untuk unjuk diri semata, namun sudah saatnya untuk masuk dalam pemerintahan.

"Pastinya akan memberi harapan baru bila Prabowo segera melakukan reshuffle dan mengangkat mereka yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran reformasi bisa ikut dalam pemerintahan ideologis Prabowo Subianto,” tegas dia. 

“Politik kata Antonio Gramsci khan harus berkuasa dengan masuk dalam pemerintahan dan lakukan policy yang pro rakyat lalu laksanakan tujuan Reformasi sesungguhnya," pungkas Andrianto.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya