Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengurai asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah dalam rapat paripurna ke-18 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 20 Mei 2025.
Sri Mulyani mengatakan, untuk tahun 2026 pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di angka 5,2 sampai 5,8 persen. Angka tersebut masih sama dengan tahun lalu yakni 5,2 persen.
Hal ini didorong dengan aanya stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
“Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi, dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,’ ucap Sri Mulyani.
Ia menambahkan target pertumbuhan ekonomi ini, merupakan fondasi untuk mencapai target ekonomi 8 persen.
“Laju pertumbuhan ini, menjadi pondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen, dalam beberapa tahun ke depan, dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045,” katanya.
Ia mengurai bahwa target konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG.
Kemudian, kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi
industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation).
Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif.
“Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global,” ucapnya.
“Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasijangka panjang,” tutupnya.
