Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer/Net
Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mencegah Presiden Donald Trump menggunakan pesawat jet mewah senilai 400 juta dolar AS yang ditawarkan secara cuma-cuma oleh Qatar sebagai pesawat kepresidenan, Air Force One.
RUU bertajuk Presidential Air Transport Security Act itu bertujuan melarang Departemen Pertahanan (Pentagon) merenovasi atau mengubah pesawat asing menjadi alat transportasi resmi presiden.
"Donald Trump telah menunjukkan berkali-kali bahwa ia akan mengkhianati rakyat Amerika dan jabatan presiden jika itu berarti mengisi kantongnya sendiri," kata Schumer dalam pernyataan resminya, seperti dimuat AFP pada Selasa, 20 Mei 2025.
Menurutnya upaya modifikasi pesawat hingga digunakan presiden akan memakan banyak dana. Hal itupun belum bisa menjamin keamanannya.
"Tidak hanya butuh miliaran dolar pajak untuk mencoba memperbaiki dan mengamankan pesawat ini, tetapi sama sekali tidak ada modifikasi yang dapat menjamin keamanannya," tegasnya.
Penawaran jet Boeing 747-8 oleh keluarga kerajaan Qatar telah memicu kontroversi di kalangan politik Washington.
Selain potensi konflik kepentingan, isu ini menimbulkan kekhawatiran konstitusional dan etika, mengingat Konstitusi AS secara eksplisit melarang pejabat pemerintah menerima hadiah dari pihak asing tanpa persetujuan Kongres, melalui klausul yang dikenal sebagai Emoluments Clause.
Meskipun Presiden Trump telah menepis kekhawatiran tersebut, sejumlah anggota parlemen dari kedua partai menunjukkan kekhawatiran.
Senator Demokrat Chris Murphy menyatakan niatnya untuk memaksakan pemungutan suara guna memblokir penjualan senjata ke Qatar, sementara beberapa anggota Partai Republik juga menyuarakan keraguan, terutama terkait dengan keamanan dan biaya tinggi modifikasi pesawat yang hanya akan digunakan selama masa jabatan Trump.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, yang dikenal sebagai pendukung Trump, sejauh ini belum menyatakan akan membawa RUU Schumer ke pemungutan suara.
Namun, Schumer berencana menawarkannya sebagai amandemen terhadap RUU pengeluaran yang harus disahkan pada akhir tahun ini, yang dapat memaksa Partai Republik untuk merespons.
Kontroversi ini semakin memperkuat ketegangan antara eksekutif dan legislatif terkait transparansi, etika, dan pengaruh asing dalam pemerintahan AS menjelang pemilihan presiden mendatang.
