Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Aneh, PSI Jagokan Bapak-bapak Pensiunan Gantikan Kaesang

SELASA, 20 MEI 2025 | 05:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani menanggapi kabar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang masuk bursa calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Buni Yani mengatakan, apabila benar Jokowi menggantikan Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI, maka dipastikan  Pemilihan Raya PSI yang akan digelar akhir Mei 2025 merupakan proses pergantian kepemimpinan teraneh di dunia. 

"Biasanya anak yang menggantikan bapak, tapi di PSI hal yang sangat tidak lazim terjadi. Bapak menggantikan anak," kata Buni Yani dikutip dari laman Facebook pribadinya, Selasa 20 Mei 2025.


Buni Yani mengatakan, biasanya regenerasi kepemimpinan itu menurun dari atas ke bawah. Tapi ini yang terjadi menaik, dari bawah ke atas. 

"Ini partai cara berpikir dan bertindaknya sangat tidak lazim," kata Buni Yani.

Sebelumnya, kata Buni Yani, PSI sangat bangga dengan anggota dan ketua yang masih muda. Tapi kali ini PSI menyalahi prinsipnya sendiri. 

"Kok malah justru mencari ketum yang sudah bapak-bapak sudah pensiun. Seperti kata anak zaman sekarang, ini partai emang agak laen," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyatakan setuju dengan Jokowi yang kabarnya akan  maju sebagai calon Ketua Umum PSI.

“Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI,” kata William melalui keterangan tertulisnya, Jumat 16 Mei 2025.

"Menurut kami, Pak Jokowi juga sudah memberikan kontribusi salah satunya menggagas 'Partai Super Terbuka' yang menginspirasi kami mengadakan Pemilihan Raya ini. Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini," sambungnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya