Berita

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Respons Munculnya Nama Budi Arie dalam Kasus Judol

SENIN, 19 MEI 2025 | 15:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Istana akhirnya angkat bicara terkait mencuatnya nama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang tengah disidangkan.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak akan melakukan intervensi.

“Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,” ujarnya kepada awak media pada Senin, 19 Mei 2025. 


Hasan menekankan bahwa proses hukum yang berjalan akan mengungkap siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang tidak. Ia meminta masyarakat dan media turut mengawasi proses hukum secara proporsional.

“Yang salah akan dibilang salah di situ. Yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi, kita tunggu saja proses-proses seperti ini,” tegasnya.

Saat ditanya apakah telah ada komunikasi langsung antara Istana dengan Budi Arie, Hasan mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Saya tidak punya informasi soal itu. Tapi kan kalau komunikasi tidak sulit, ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi, komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini,” ujarnya.

Namun demikian, Hasan mengingatkan bahwa penyebutan nama Budi Arie dalam dakwaan belum berarti adanya keterlibatan hukum secara resmi. 

“Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi, artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi, kita pantau saja,” lanjutnya.

Menanggapi kemungkinan Budi Arie akan dipanggil oleh aparat penegak hukum, Hasan menegaskan bahwa semua pihak harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku.

“Ya, ikuti saja prosedur hukum. Kita kan enggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah," kata dia.

Dugaan keterlibatan Budi Arie mencuat dalam sidang perdana kasus judol yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2025.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Budi Arie disebut dalam konteks keterlibatan empat terdakwa utama: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya