Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/RMOL
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyentil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar tidak hanya mengomentari kekurangan dari kebijakan pendidikan karakter siswa di barak yang tengah dijalankan Pemprov Jabar.
“Saya sudah sampaikan bahwa KPAI, harusnya, arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu merupakan penanganan darurat dari sebuah problem,” kata Dedi usai menghadiri pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 19 Mei 2025.
Menurut Kang Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, KPAI sudah sepatutnya ikut terjun langsung mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya, yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” jelas KDM.
KDM menyebut saat ini ada ribuan anak bermasalah di Jawa Barat. Untuk itu, ia berharap KPAI mengambil langkah strategis untuk mendidik anak-anak bermasalah tersebut.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya tidak akan bisa menyelesaikan problem. Dan KPAI bisa lihat dong, kemarin kan 39 anak sudah selesai itu (mengikuti pembinaan di barak), kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya,” sentil KDM
“Bahkan, dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” imbuhnya menegaskan.
Atas dasar itu, KDM memastikan program mengirim siswa ke barak militer dalam rangka untuk pembentukan karakter akan terus dilanjutkan. Besok, Selasa 20 Mei 2025, akan ada 273 siswa yang menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
“Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1.000 atau 1.500 atau 2.000 yang nanti atau 5.000, kalau terkoneksi dengan kabupaten-kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita,” tuturnya.
“KPAI mau ambil berapa?” imbuh KDM.
Diberitakan
RMOL sebelumnya, KPAI menemukan indikasi intimidasi di salah satu lokasi pelatihan di Purwakarta. Laporan menyebutkan ada siswa yang dikirim ke barak militer tanpa mengetahui alasannya.
Selain itu, tiga SMP di wilayah tersebut disebut tidak memiliki guru Bimbingan Konseling (BK). Padahal keterlibatan siswa seharusnya berdasarkan rekomendasi untuk kasus pelanggaran seperti merokok atau tawuran.
