Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono/Istimewa
Nama Budi Arie Setiadi kembali muncul dalam kasus judi online. Saat masih menjabat Menkominfo, Budi Arie diduga menerima jatah 50 persen dari situs web judi online yang tak diblokir.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie memegang peran strategis sebagai Menteri Koperasi sekaligus Wakil Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Namun posisi penting ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, bisa menjadi hambatan bila status hukum Budi Arie tidak segera diperjelas.
"Budi Arie kini sebagai Menteri Koperasi sedang berupaya menjalankan kebijakan presiden di bidang koperasi dan kalau itu terhalang karena masalah hukum tentu harus ada jalan keluar," ujar Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Senin 19 Mei 2025.
Meski demikian, Rocky menilai Prabowo cukup cermat dalam menyusun pondasi birokrasi yang kuat. Salah satunya dengan menunjuk Ferry Juliantono sebagai Wakil Menteri Koperasi, yang juga dipercaya sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.
“Beruntung misalnya bahwa presiden sudah menunjuk saudara Ferry Juliantono, Wakil Menteri untuk secara tetap setiap hari memantau perkembangan pembentukan Kopdes Merah Putih," kata Rocky.
Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan berbasis desa.
Di mana Zulkifli Hasan didapuk sebagai Ketua Satgas, dengan Budi Arie, Yandri Susanto, Tito Karnavian, dan Wahyu Sakti Trenggono sebagai wakil-wakil ketua.
Sementara jajaran pelaksana harian terdiri dari wakil-wakil menteri dari kementerian terkait, termasuk Wamentan Sudaryono, Wamendagri Bima Arya, Wamendes PDT Riza Patria, dan Wamen-KKP Didit Herdiawan.
Rocky melihat bahwa penataan birokrasi ini merupakan bagian dari usaha Prabowo untuk menghadirkan tata kelola yang efisien, fokus pada program-program konkret, dan mempercepat reformasi ekonomi rakyat.
“Kita lihat bahwa Presiden Prabowo memang hendak menertibkan birokrasinya supaya menjadi efisien untuk mem-
backup ide-ide, kebijakan-kebijakan dia yang bersifat kerakyatan dan sosialistis," pungkas Rocky.
