Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pengusaha Ritel Minta Komisi Eropa Awasi Kebijakan Visa dan Mastercard

SENIN, 19 MEI 2025 | 13:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pedagang dan toko online di Eropa meminta Komisi Eropa untuk menindak biaya tinggi yang dikenakan oleh Visa dan Mastercard.

Menurut mereka, biaya yang mahal dari dua perusahaan besar layanan pembayaran kartu ini membuat negara-negara Eropa jadi kurang kompetitif dan mempersulit perusahaan lain untuk masuk ke pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang sering mengeluh soal biaya transaksi kartu yang dianggap terlalu tinggi dan tidak transparan alias tidak jelas rincian dan perhitungannya. Visa dan Mastercard, dua perusahaan asal Amerika Serikat, menguasai sekitar dua pertiga dari transaksi kartu di wilayah Euro.


Keluhan ini ikut mendorong Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara, untuk mencari alternatif pembayaran seperti Euro digital agar tidak terlalu bergantung pada layanan dari Amerika. Tapi, proses pembuatan aturan tentang mata uang digital ini berjalan lambat, sehingga membuat banyak pembuat kebijakan dan pelaku usaha merasa frustasi.

"Jaringan Kartu Internasional (International Card Schemes/ICS) bisa menaikkan biaya seenaknya karena tidak ada persaingan yang cukup atau pengawasan dari regulator. Mereka juga membuat sistem biaya dan aturannya begitu rumit dan tidak transparan, sampai-sampai pelaku usaha tidak tahu apa saja yang mereka bayar dan kenapa," tulis para pedagang dalam surat baru-baru ini,  seperti dikutip dari Reuters, sabtu 17 Mei 2025. 

ICS adalah istilah untuk jaringan sistem pembayaran kartu seperti Visa dan Mastercard.

Kelompok pedagang itu mengutip laporan The Brattle Group tahun 2024, yang menunjukkan bahwa biaya ICS naik 33,9 persen dari tahun 2018 sampai 2022 - rata-rata naik 7,6 persen per tahun, lebih tinggi dari inflasi. Tapi, mereka tidak melihat peningkatan layanan yang sebanding bagi pedagang maupun konsumen di Eropa.

Visa menanggapi bahwa biaya yang mereka kenakan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan, seperti keamanan tinggi, perlindungan dari penipuan, keandalan sistem, serta berbagai produk dan layanan inovatif untuk konsumen dan pedagang.

Surat tersebut ditujukan kepada tiga pejabat penting Uni Eropa, yaitu kepala urusan persaingan usaha Teresa Ribera, komisaris layanan keuangan Maria Luis Albuquerque, dan kepala ekonomi Valdis Dombrovskis.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya