Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pengusaha Ritel Minta Komisi Eropa Awasi Kebijakan Visa dan Mastercard

SENIN, 19 MEI 2025 | 13:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pedagang dan toko online di Eropa meminta Komisi Eropa untuk menindak biaya tinggi yang dikenakan oleh Visa dan Mastercard.

Menurut mereka, biaya yang mahal dari dua perusahaan besar layanan pembayaran kartu ini membuat negara-negara Eropa jadi kurang kompetitif dan mempersulit perusahaan lain untuk masuk ke pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang sering mengeluh soal biaya transaksi kartu yang dianggap terlalu tinggi dan tidak transparan alias tidak jelas rincian dan perhitungannya. Visa dan Mastercard, dua perusahaan asal Amerika Serikat, menguasai sekitar dua pertiga dari transaksi kartu di wilayah Euro.


Keluhan ini ikut mendorong Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara, untuk mencari alternatif pembayaran seperti Euro digital agar tidak terlalu bergantung pada layanan dari Amerika. Tapi, proses pembuatan aturan tentang mata uang digital ini berjalan lambat, sehingga membuat banyak pembuat kebijakan dan pelaku usaha merasa frustasi.

"Jaringan Kartu Internasional (International Card Schemes/ICS) bisa menaikkan biaya seenaknya karena tidak ada persaingan yang cukup atau pengawasan dari regulator. Mereka juga membuat sistem biaya dan aturannya begitu rumit dan tidak transparan, sampai-sampai pelaku usaha tidak tahu apa saja yang mereka bayar dan kenapa," tulis para pedagang dalam surat baru-baru ini,  seperti dikutip dari Reuters, sabtu 17 Mei 2025. 

ICS adalah istilah untuk jaringan sistem pembayaran kartu seperti Visa dan Mastercard.

Kelompok pedagang itu mengutip laporan The Brattle Group tahun 2024, yang menunjukkan bahwa biaya ICS naik 33,9 persen dari tahun 2018 sampai 2022 - rata-rata naik 7,6 persen per tahun, lebih tinggi dari inflasi. Tapi, mereka tidak melihat peningkatan layanan yang sebanding bagi pedagang maupun konsumen di Eropa.

Visa menanggapi bahwa biaya yang mereka kenakan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan, seperti keamanan tinggi, perlindungan dari penipuan, keandalan sistem, serta berbagai produk dan layanan inovatif untuk konsumen dan pedagang.

Surat tersebut ditujukan kepada tiga pejabat penting Uni Eropa, yaitu kepala urusan persaingan usaha Teresa Ribera, komisaris layanan keuangan Maria Luis Albuquerque, dan kepala ekonomi Valdis Dombrovskis.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya