Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pengusaha Ritel Minta Komisi Eropa Awasi Kebijakan Visa dan Mastercard

SENIN, 19 MEI 2025 | 13:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pedagang dan toko online di Eropa meminta Komisi Eropa untuk menindak biaya tinggi yang dikenakan oleh Visa dan Mastercard.

Menurut mereka, biaya yang mahal dari dua perusahaan besar layanan pembayaran kartu ini membuat negara-negara Eropa jadi kurang kompetitif dan mempersulit perusahaan lain untuk masuk ke pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang sering mengeluh soal biaya transaksi kartu yang dianggap terlalu tinggi dan tidak transparan alias tidak jelas rincian dan perhitungannya. Visa dan Mastercard, dua perusahaan asal Amerika Serikat, menguasai sekitar dua pertiga dari transaksi kartu di wilayah Euro.


Keluhan ini ikut mendorong Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara, untuk mencari alternatif pembayaran seperti Euro digital agar tidak terlalu bergantung pada layanan dari Amerika. Tapi, proses pembuatan aturan tentang mata uang digital ini berjalan lambat, sehingga membuat banyak pembuat kebijakan dan pelaku usaha merasa frustasi.

"Jaringan Kartu Internasional (International Card Schemes/ICS) bisa menaikkan biaya seenaknya karena tidak ada persaingan yang cukup atau pengawasan dari regulator. Mereka juga membuat sistem biaya dan aturannya begitu rumit dan tidak transparan, sampai-sampai pelaku usaha tidak tahu apa saja yang mereka bayar dan kenapa," tulis para pedagang dalam surat baru-baru ini,  seperti dikutip dari Reuters, sabtu 17 Mei 2025. 

ICS adalah istilah untuk jaringan sistem pembayaran kartu seperti Visa dan Mastercard.

Kelompok pedagang itu mengutip laporan The Brattle Group tahun 2024, yang menunjukkan bahwa biaya ICS naik 33,9 persen dari tahun 2018 sampai 2022 - rata-rata naik 7,6 persen per tahun, lebih tinggi dari inflasi. Tapi, mereka tidak melihat peningkatan layanan yang sebanding bagi pedagang maupun konsumen di Eropa.

Visa menanggapi bahwa biaya yang mereka kenakan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan, seperti keamanan tinggi, perlindungan dari penipuan, keandalan sistem, serta berbagai produk dan layanan inovatif untuk konsumen dan pedagang.

Surat tersebut ditujukan kepada tiga pejabat penting Uni Eropa, yaitu kepala urusan persaingan usaha Teresa Ribera, komisaris layanan keuangan Maria Luis Albuquerque, dan kepala ekonomi Valdis Dombrovskis.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya