Pemerintah transisi Suriah mengumumkan langkah besar dalam restrukturisasi militer nasional dengan menyatukan seluruh unit bersenjata di bawah satu komando Kementerian Pertahanan.
Langkah ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan negara pasca runtuhnya rezim Bashar Assad.
Dalam unggahan di X pribadinya, Abu Qasra mengatakan bahwa penggabungan itu dilakukan dalam waktu 10 hari ke depan.
“Mengingat pentingnya pekerjaan kelembagaan, kami menekankan perlunya kelompok militer kecil yang tersisa untuk bergabung dengan kementerian dalam waktu 10 hari sejak pengumuman ini,” cuitnya, seperti dimuat
Middle East Monitor pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa pihak yang menolak penyatuan dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mendapat hukuman.
“Setiap penundaan dalam hal ini akan memerlukan tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Abu Qasra.
Langkah ini dipandang sebagai kelanjutan dari kesepakatan bersejarah pada 24 Desember tahun lalu, ketika seluruh faksi bersenjata di Suriah setuju untuk membubarkan diri dan tunduk pada Kementerian Pertahanan dalam pertemuan nasional di Damaskus.
Kesepakatan itu dipimpin oleh Presiden transisi Ahmad al-Sharaa, yang menggantikan Bashar Assad usai penggulingan kekuasaannya akhir tahun lalu.
Setelah hampir 25 tahun memerintah dengan tangan besi, Bashar Assad melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember 2024.
Kejatuhannya menandai berakhirnya dominasi Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963, dan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan transisi yang didukung oleh sejumlah kelompok oposisi dan komunitas internasional.
Presiden transisi Ahmad al-Sharaa, mantan tokoh penting dalam pasukan anti-rezim, diangkat secara resmi pada akhir Januari 2025.
Pemerintahannya berupaya mengakhiri fragmentasi kekuasaan militer dan membangun struktur negara yang lebih terpusat dan sah secara hukum.
Pemerintah transisi kini menghadapi tantangan besar dalam menata ulang institusi sipil dan militer, menata ekonomi yang hancur akibat perang, serta membangun kembali kepercayaan publik dan komunitas internasional.
Penyatuan struktur militer dianggap sebagai salah satu langkah paling krusial dalam peta jalan menuju pemilu demokratis dan rekonsiliasi nasional yang menyeluruh.
