Berita

Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Seperti Ali Sadikin, Guru Besar UI: Kasino bisa Legal di Kawasan Ekonomi Khusus

SENIN, 19 MEI 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Usulan legalisasi judi atau kasino di kawasan tertentu di Indonesia tidak salah jika dilakukan kajian lebih mendalam.

Begitu dikatakan Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana. Dia mengaku prihatin dengan banyak uang dari Indonesia yang tersedot ke luar negeri lantaran judi.

Menyikapi kenyataan tersebut, Hikmahanto setuju dengan wacana jika kemudian judi atau kasino dilegalkan pada kawasan tertentu.


"Dilegalkan di tempat tertentu. Kayak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Hikmahanto kepada wartawan, Senin 19 Mei 2025.

Namun begitu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu menekankan, selain harus sosialisasi juga harus memiliki dasar hukum yang kuat jika nanti wacana itu diterapkan.

"Harus dibuat undang-undangnya dan diatur secara khusus regulasinya," ujar Hikmahanto.

Di saat negara defisit dan kekurangan dana untuk membiayai berbagai program, pendanaan dari judi bisa menjadi alternatif.

Hikmahanto mencontohkan ketika Gubernur Ali Sadikin membangun Jakarta dari judi yang dilegalkan.

"Negara harus pragmatis bila melihat jumlah uang yang sangat besar keluar dari negara kita," tuturnya.

Isu legalisasi perjudian dan kasino pertama kali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis 8 Mei 2025.

Adapun pembukaan kasino di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejarah mencatat, kasino memang pernah dibuka secara resmi di Tanah Air dan memberi keuntungan besar ke pemerintah.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967 di Jakarta. Saat itu, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota.

Ali Sadikin harus mencari cara menambah anggaran, salah satunya, lewat legalisasi perjudian. Kebijakan ini dilakukan agar perjudian tidak lagi dilakukan secara diam-diam.

Dengan melokalisasi perjudian ke satu kawasan khusus, pemerintah berharap mendapat aliran dana dari hasil judi.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya