Berita

Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Seperti Ali Sadikin, Guru Besar UI: Kasino bisa Legal di Kawasan Ekonomi Khusus

SENIN, 19 MEI 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Usulan legalisasi judi atau kasino di kawasan tertentu di Indonesia tidak salah jika dilakukan kajian lebih mendalam.

Begitu dikatakan Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana. Dia mengaku prihatin dengan banyak uang dari Indonesia yang tersedot ke luar negeri lantaran judi.

Menyikapi kenyataan tersebut, Hikmahanto setuju dengan wacana jika kemudian judi atau kasino dilegalkan pada kawasan tertentu.


"Dilegalkan di tempat tertentu. Kayak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Hikmahanto kepada wartawan, Senin 19 Mei 2025.

Namun begitu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu menekankan, selain harus sosialisasi juga harus memiliki dasar hukum yang kuat jika nanti wacana itu diterapkan.

"Harus dibuat undang-undangnya dan diatur secara khusus regulasinya," ujar Hikmahanto.

Di saat negara defisit dan kekurangan dana untuk membiayai berbagai program, pendanaan dari judi bisa menjadi alternatif.

Hikmahanto mencontohkan ketika Gubernur Ali Sadikin membangun Jakarta dari judi yang dilegalkan.

"Negara harus pragmatis bila melihat jumlah uang yang sangat besar keluar dari negara kita," tuturnya.

Isu legalisasi perjudian dan kasino pertama kali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis 8 Mei 2025.

Adapun pembukaan kasino di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejarah mencatat, kasino memang pernah dibuka secara resmi di Tanah Air dan memberi keuntungan besar ke pemerintah.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967 di Jakarta. Saat itu, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota.

Ali Sadikin harus mencari cara menambah anggaran, salah satunya, lewat legalisasi perjudian. Kebijakan ini dilakukan agar perjudian tidak lagi dilakukan secara diam-diam.

Dengan melokalisasi perjudian ke satu kawasan khusus, pemerintah berharap mendapat aliran dana dari hasil judi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya