Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
Bantahan mantan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Kasmudjo soal pengakuan Joko Widodo alias Jokowi terkait pembimbing skripsi membuat kebohongan Presiden ke-7 RI itu makin terang benderang.
"DPR jangan tuli dan diam dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. DPR harus mendesak Kapolri menangkap Jokowi," kata Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu kepada RMOL, Minggu 19 Mei 2025.
Tom mengatakan, pada sebuah acara silaturahmi dengan dosen dan para mahasiswa kehutanan UGM tanggal 19 Desember 2017 , Presiden Joko Widodo memperkenalkan Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsinya.
"Namun pada 14 Mei 2025, Kasmudjo membantah pengakuan tersebut. Kasmudjo mengaku tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bahkan Kasmudjo tidak pernah melihat ijazah Jokowi," kata Tom.
Menurut Tom, pengakuan Kasmudjo tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa rumor ijazah palsu adalah benar adanya.
Tom mengingatkan DPR untuk berpikir jauh bahwa akibat dugaan ijazah palsu Jokowi akan mengganggu cita-cita jutaan mahasiswa dan merugikan sarjana yang akan mencari kerja, khususnya di luar negeri, apalagi lulusan dari UGM.
Dalam dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut, kata Tom, UGM justru membuka kesadaran publik atas pernyataan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta yang memastikan Kasmudjo merupakan dosen pembimbing mantan wali kota Solo tersebut.
"Pernyataan dan keterangan Sigit merupakan upaya untuk menggeser substansi pokok perkara. Sudah jelas ada pengakuan Joko Widodo bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya," pungkas Tom.
Sebelumnya, Kasmudjo memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi.
"Bukan sama sekali," kata Kasmudjo kepada wartawan di kediamannya di Pogung, Mlati, Sleman, DIY, pada Rabu sore, 14 Mei 2025.
Kasmudjo menegaskan, dosen pembimbing skripsi Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM adalah Prof Sumitro.
"Kalau selama Pak Jokowi kuliah itu saya hanya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri," sambungnya.
