Berita

Momen Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden.

Politik

Nama Besar Soeharto Tidak Perlu Diglorifikasi sebagai Pahlawan

MINGGU, 18 MEI 2025 | 20:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-2 RI Soeharto sudah mendapatkan penghargaan yang sangat layak saat menjabat. Untuk itu, gelar pahlawan nasional tidak diperlukan karena hanya akan menjadi ajang glorifikasi bagi penguasa Orde Baru tersebut.

Begitu disampaikan analis politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, menanggapi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Saat ini usulan pemberian gelar sudah sampai di Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat Kementerian Sosial.

"Saat masih aktif sebagai presiden, Pak Harto sudah mendapat julukan Bapak Pembangunan. Bahkan tanda bintangnya sebagai jenderal juga ditambah satu. Ada lima bintang yang tersemat," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 18 Mei 2025.


Dengan begitu, kata Wildan, masyarakat Indonesia sudah mengakui peran penting Soeharto baik sebagai tokoh sipil maupun militer. Bahkan, sebagian besar generasi xenial dan baby booomers mengingat baik jasa-jasa positif Soeharto saat menjalankan amanat sebagai presiden.

"Pertanyaannya, gelar pahlawan ini akan dimaknai sebagai apa? Gelar pahlawan lebih pas diberikan kepada sosok yang berjasa besar pada negeri ini namun belum tervalidasi peran pentingnya," terang Wildan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, sosok Soeharto sudah tervalidasi peran pentingnya dalam mengendalikan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia selama 32 tahun memerintah. Ada jasa-jasa Soeharto yang diakui sebagai prestasi namun ada juga efek-efek kebijakan Soeharto yang menyisakan kontroversi.

"Popularitas dan peran strategis Soeharto untuk menentukan arah pembangunan Indonesia sudah sangat jelas dan kuat. Seingat saya, hanya sosok Soeharto yang wajahnya terukir dalam lembaran mata uang resmi Indonesia saat orangnya masih hidup. Yakni di lembaran uang 50 ribuan yang terbit pada 1993 silam. So we can imagine the power of Soeharto at that time," pungkas Wildan.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya