Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pengawalan TNI di Kejaksaan Jangan Malah Bikin Kendor Pemberantasan Korupsi

MINGGU, 18 MEI 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengawalan ketat TNI kepada seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri diharapkan tidak mengganggu penindakan pemberantasan korupsi di instansi penegakan hukum itu.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyinggung soal TNI ikut mengawal kejaksaan.

Politikus senior PKS itu berharap kejaksaan tidak mengendorkan semangat pemberantasan korupsi ketika dikawal ketat oleh TNI.


"Jangan sampai pengawalan itu justru membuat kinerja kejaksaan jadi tidak maksimal dalam penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, tapi justru dalam rangka menguatkan komitmen penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi," kata HNW akrab disapa ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 18 Mei 2025.

Mantan Ketua MPR itu menerangkan pengawalan TNI terhadap seluruh kejaksaan di Indonesia merupakan kesepakatan internal antara kejaksaan dengan TNI AD.

"Dan menyepakati itu tentu ada dalam rangka menegakkan hukum bukan tidak sesuai dengan penegakan hukum," jelasnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto selama ini juga tidak pernah mengoreksi kesepakatan tersebut.

"Jadi bisa diartikan bahwa presiden tidak mempermasalahkan," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya