Berita

Anggota DPR RI, Dini Rahmania/RMOLJatim

Politik

Pelaksanaan Haji 2025 Banyak Persoalan, DPR Bakal Panggil Kemenag

MINGGU, 18 MEI 2025 | 05:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah persoalan masih menghiasi pelaksanaan ibadah haji musim 2025 ini. Di antaranya, soal pembagian kamar yang tidak jelas, kemudian terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.

"Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, di Surabaya, dikutip RMOLJatim, Sabtu, 17 Mei 2025.

Perubahan ini, lanjut Dini, sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan layanan haji. Namun, faktanya justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.


“Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” tutur Legislator Fraksi Partai Nasdem ini.

Untuk itu, Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah.

“Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Komisi VIII, lanjut Dini, telah menjadwalkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang, 19 Mei 2025, bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.

“Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.

Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya