Berita

Anggota DPR RI, Dini Rahmania/RMOLJatim

Politik

Pelaksanaan Haji 2025 Banyak Persoalan, DPR Bakal Panggil Kemenag

MINGGU, 18 MEI 2025 | 05:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah persoalan masih menghiasi pelaksanaan ibadah haji musim 2025 ini. Di antaranya, soal pembagian kamar yang tidak jelas, kemudian terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.

"Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, di Surabaya, dikutip RMOLJatim, Sabtu, 17 Mei 2025.

Perubahan ini, lanjut Dini, sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan layanan haji. Namun, faktanya justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.


“Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” tutur Legislator Fraksi Partai Nasdem ini.

Untuk itu, Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah.

“Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Komisi VIII, lanjut Dini, telah menjadwalkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang, 19 Mei 2025, bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.

“Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.

Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya