Dedi Mulyadi Bantah Ada Intimidasi dalam Program Barak Militer

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah tuduhan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut adanya praktik intimidasi terhadap siswa dalam pelaksanaan program barak militer.

Dedi memastikan apa yang disampaikan KPAI terkait ancaman agar pelajar tidak naik kelas jika menolak masuk barak militer tidaklah benar.

“Siapa yang bilang? Saya tidak pernah ngomong seperti itu, baik di media sosial maupun secara publik,” tegas Dedi, diwartakan RMOLJabar, Sabtu 17 Mei 2025.

Ia menilai tudingan KPAI tidak memiliki dasar yang jelas. 

Dirinya pun enggan memperpanjang polemik karena tidak memahami maksud dari pernyataan lembaga perlindungan anak tersebut.

“Tanya saja ke KPAI, saya tidak akan menanggapi sesuatu yang saya tidak mengerti apa yang maksud,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi menyebut program barak militer yang telah diterapkan justru menunjukkan hasil positif. Ia melihat adanya tren menurunnya kasus tawuran di sejumlah daerah, serta perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik.

“Hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki, ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi,” paparnya.

Sebelumnya, KPAI menemukan indikasi intimidasi di salah satu lokasi pelatihan di Purwakarta. Laporan menyebutkan ada siswa yang dikirim ke barak militer tanpa mengetahui alasannya.

Selain itu, tiga SMP di wilayah tersebut disebut tidak memiliki guru Bimbingan Konseling (BK). Padahal keterlibatan siswa seharusnya berdasarkan rekomendasi untuk kasus pelanggaran seperti merokok atau tawuran.