Berita

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jakarta, Syahron Hasibuan

Politik

Kejati DKI Tunggu Petunjuk Kejagung Soal Pengamanan TNI

MINGGU, 18 MEI 2025 | 00:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Instruksi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, agar para prajurit TNI mengawal seluruh kantor kejaksaan di Indonesia, ternyata belum terlihat di lapangan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda kantor Kejaksaan Negeri di Jakarta, misalnya, dijaga oleh prajurit TNI.

"Belum ada, menunggu petunjuk dari Kejagung," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jakarta, Syahron Hasibuan, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Syahron pun belum berani menjelaskan kapan waktu pasti pelaksanaan pengamanan kantor Kejari oleh personel TNI diterapkan.


"Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait perbantuan pengamanan dari TNI," imbuh Syahron.

TNI AD dikabarkan akan mengerahkan 40 personel dalam pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia mulai Mei 2025.

Instruksi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kerja sama pengamanan rutin dan preventif yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tertanggal 6 April 2023.

Di mana TNI AD mengerahkan satuan setingkat peleton (SST) 30 personel untuk melakukan pengamanan Kejati dan satu regu berisi 10 personel untuk melaksanakan pengamanan di Kejari.

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, merespons dugaan penempatan prajurit TNI berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 yang sedang ditangani Kejagung.
 
"Tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara," kata Harli saat dikonfirmasi, Senin, 12 Mei 2025.

Bantuan pengerahan prajurit TNI ini sudah lama dibicarakan dalam bentuk kerja sama secara operasional. Bahkan kerja sama tersebut disepakati jauh sebelum kasus Satelit Slot Orbit 123 mencuat.

"Bantuan pengamanan dari TNI ini sebagai bentuk kerja sama yang secara operasional dilakukan oleh jajaran Pidana Militer (Pidmil)," jelas Harli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya