Berita

Warga Palestina di dekat tenda mereka di kamp Bureij di Deir al Balah, Jalur Gaza bagian tengah/TOI

Dunia

Tersebar Isu AS Rencanakan Relokasi Warga Palestina ke Libya

SABTU, 17 MEI 2025 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memindahkan secara permanen sekitar satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.

Laporan ini pertama kali diberitakan oleh NBC News, yang mengutip lima sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Menurut dua sumber yang mengetahui langsung pembicaraan ini, serta seorang mantan pejabat AS, rencana ini sedang dipertimbangkan dengan serius hingga pemerintah AS mulai berdiskusi dengan pihak Libya.


"Sebagai imbalannya, AS kemungkinan akan mencairkan dana miliaran Dolar milik Libya yang telah dibekukan selama lebih dari 10 tahun," kata sumber.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai, dan Israel dilaporkan terus mendapatkan informasi terbaru terkait rencana ini.

Pihak Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional membantah laporan ini. Mereka menyebut bahwa situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk menjalankan rencana tersebut.

"Rencana seperti itu tidak pernah dibahas dan tidak masuk akal," kata juru bicara pemerintah.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan pihaknya tidak tahu-menahu soal rencana pemindahan warga Palestina ke Libya.

“Warga Palestina sangat terikat dengan tanah air mereka. Mereka siap berjuang sampai akhir demi mempertahankan tanah, keluarga, dan masa depan anak-anak mereka,” ujar Naim.

Ia menegaskan bahwa hanya rakyat Palestina sendiri yang berhak menentukan nasib mereka, termasuk keputusan apa pun yang menyangkut Gaza dan warganya.

Di sisi lain, kondisi Libya saat ini belum stabil. Negara ini dilanda konflik sejak tahun 2011 setelah jatuhnya diktator Muammar Khadafi. 

Saat ini, negara tersebut dipimpin oleh dua pemerintahan yang bersaing: satu di bagian barat dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, dan satu lagi di timur oleh Khalifa Haftar. Keduanya masih berebut kekuasaan.

Karena situasi keamanan yang berbahaya, Departemen Luar Negeri AS telah menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Libya. Risiko yang dihadapi termasuk kejahatan, terorisme, ranjau darat, kerusuhan sipil, penculikan, hingga konflik bersenjata.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya