Tersebar Isu AS Rencanakan Relokasi Warga Palestina ke Libya

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memindahkan secara permanen sekitar satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.

Laporan ini pertama kali diberitakan oleh NBC News, yang mengutip lima sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Menurut dua sumber yang mengetahui langsung pembicaraan ini, serta seorang mantan pejabat AS, rencana ini sedang dipertimbangkan dengan serius hingga pemerintah AS mulai berdiskusi dengan pihak Libya.

"Sebagai imbalannya, AS kemungkinan akan mencairkan dana miliaran Dolar milik Libya yang telah dibekukan selama lebih dari 10 tahun," kata sumber.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai, dan Israel dilaporkan terus mendapatkan informasi terbaru terkait rencana ini.

Pihak Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional membantah laporan ini. Mereka menyebut bahwa situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk menjalankan rencana tersebut.

"Rencana seperti itu tidak pernah dibahas dan tidak masuk akal," kata juru bicara pemerintah.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan pihaknya tidak tahu-menahu soal rencana pemindahan warga Palestina ke Libya.

“Warga Palestina sangat terikat dengan tanah air mereka. Mereka siap berjuang sampai akhir demi mempertahankan tanah, keluarga, dan masa depan anak-anak mereka,” ujar Naim.

Ia menegaskan bahwa hanya rakyat Palestina sendiri yang berhak menentukan nasib mereka, termasuk keputusan apa pun yang menyangkut Gaza dan warganya.

Di sisi lain, kondisi Libya saat ini belum stabil. Negara ini dilanda konflik sejak tahun 2011 setelah jatuhnya diktator Muammar Khadafi. 

Saat ini, negara tersebut dipimpin oleh dua pemerintahan yang bersaing: satu di bagian barat dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, dan satu lagi di timur oleh Khalifa Haftar. Keduanya masih berebut kekuasaan.

Karena situasi keamanan yang berbahaya, Departemen Luar Negeri AS telah menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Libya. Risiko yang dihadapi termasuk kejahatan, terorisme, ranjau darat, kerusuhan sipil, penculikan, hingga konflik bersenjata.