Berita

Sidang gugatan lahan Yayasan Catur Arya Satyani di Pengadilan Negeri (PN) Sambas, Kalimantan Barat/Ist

Nusantara

Benang Kusut Yayasan Catur Arya Satyani, Dua Orang Digugat Ke Pengadilan

JUMAT, 16 MEI 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dua orang warga Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas yakni Lie Seiung Sjin dan Pang Dewo digugat pengurus Yayasan Catur Arya Satyani di Pengadilan Negeri (PN) Sambas, Kalimantan Barat.

Keduanya digugat atas dugaan penguasaan lahan milik yayasan berupa tanah seluas 954 meter persegi di Sei Lakum, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat.

Kuasa hukum Yayasan Catur Arya Satyani versi Meito, Ridwan mengatakan, pada 1932 yayasan Catur Arya Satyani telah membeli dua bidang tanah yang dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan.


"Masing-masing dari dua bidang tanah tersebut memiliki luas yang berbeda, yakni sebidang tanah dengan luas 5,8 hektar dan sebidang tanah lainnya seluas 4,6 hektar," ujar Ridwan dalam keterangan tertulis, Jumat 16 Mei 2025.

Ridwan menerangkan, pada 2006 pengurus yayasan mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Sambas dan diterbitkanlah tiba buku sertifikat hak pakai dengan nomor sertifikat 1590, 1591 dan 1592.  

Namun tanpa sepengetahuan dari pengurus yayasan, lanjut Ridwan, ternyata sebagian tanah tersebut dengan seluas 954 meter persegi telah terbit sertifikat hak hak guna bangunan atas nama Lie Seiung Sjin tertanggal 10 Desember 1984 oleh BPN Kabupaten Sambas.

"Setelah pengurus yayasan mengetahui jika tanahnya telah dibuat sertifikat hak guna bangunan atas nama Lie Seiung Sjin, maka pengurus telah meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan tanah tersebut. Dan permintaan itu disetujui," kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, setelah adanya permintaan pengembalian tanah dan permintaan itu disetujui, Lie Seiung Sjin sesuai dengan surat pernyataan hibah tertanggal 6 April 1998 dihadapan notaris di Singkawang, yakni Dalimonte yang bersangkutan menyatakan, bahwa jika dirinya berkeinginan bila nanti pada waktunya tanah sudah tidak dimanfaatkan akan diserahkan atau dihibahkan kepada dan menjadi milik Yayasan Catur Arya Satyani.

Ridwan menuturkan, pengurus yayasan sudah beberapa kali mempertanyakan kepada yang bersangkutan kapan akan menyerahkan tanah itu, namun sampai dengan saat ini tidak ada jawaban.

"Perbuatan Lie Seiung Sjin dan Pang Dewo ini jelas telah sangat merugikan klien kami. Gugatan ini diajukan dengan tujuan agar tanah tersebut untuk dikembalikan kepada yayasan. Itu saja," tegas Ridwan.

Sementara itu, kuasa hukum Lie Siung Sjin dan Pang Dewo, Raka Dwi Permana mengatakan, terhadap bahwa silahkan dibuktikan dan diuji saja semua di pengadilan.

"Kami akan menyajikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi untuk membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepada klien kami di dalam gugatan di Pengadilan Negeri Sambas," kata Raka.

Raka menyatakan, tudingan bahwa kliennya tidak mengembalikan tanah dan menguasai tanah tanpa membayar sewa tidaklah benar dan penuh dengan fitnah.

Kedua kliennya, sambung dia, tidak merugikan yayasan dalam bentuk apapun karena lahan tersebut diperoleh cara yang patut dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terkait uang sewa yang disampaikan di atas seharusnya umat agama Buddha Vihara Tri Dharma Catur Arya Satyani atau di Yayasan Catur Arya Satyani (dahulu Yayasan Kelenteng Agama Budha Sip Fuk Thong) yang bertanya kepada oknum yang diduga mengatasnamakan pengurus yayasan atas uang sewa yang diduga diterima dari tiga Sertifikat Hak Pakai dengan luas sekitar 10 hektar," terangnya.

"Sudah digunakan untuk apa saja selama ini oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus yayasan," demikian Raka menambahkan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya