Berita

Anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus/Net

Politik

RIBK Kemenkes Diminta Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penting untuk menjadikan kelompok lanjut usia (lansia) sebagai prioritas utama dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan.

Dikatakan anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus, berdasarkan data Kemenkes, jumlah lansia pada tahun 2025 mencapai 33,7 juta jiwa atau 11,8 persen dari total populasi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah balita yang menurun hingga 2,5 persen atau sekitar 831,99 ribu jiwa. 

Sihar menekankan bahwa tren demografi ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia.


"Kalau kita berbicara tentang alur kebijakan hulu-hilir, maka salah satu data yang harus dijadikan pijakan adalah kondisi kesehatan kelompok rentan seperti lansia," kata Sihar kepada wartawan, Jumat 16 Mei 2025.

Katanya, Program Pemeriksaan Gratis (PKG) yang telah dijalankan pemerintah sebenarnya sudah mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang dominan diderita oleh lansia. 

"Nah, data tersebut semestinya menjadi rujukan dalam menyusun daftar penyakit yang harus mendapatkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sihar juga menyoroti tantangan finansial yang dihadapi oleh lansia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 83,74 persen lansia bergantung pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya sedikit yang bergantung pada dana pensiun dan investasi. 

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan banyak lansia kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, termasuk penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. 

"Jika tidak ada langkah konkret untuk mengakomodasi kebutuhan kesehatan lansia, maka RIBK Kemenkes hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa implementasi nyata khususnya bagi lansia," tuturnya.

"Saat ini, lansia bukan hanya kelompok rentan tetapi juga kelompok yang populasinya terus bertambah. Kita harus memastikan mereka mendapat prioritas," demikian Sihar.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya