Berita

Anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus/Net

Politik

RIBK Kemenkes Diminta Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional

JUMAT, 16 MEI 2025 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penting untuk menjadikan kelompok lanjut usia (lansia) sebagai prioritas utama dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan.

Dikatakan anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus, berdasarkan data Kemenkes, jumlah lansia pada tahun 2025 mencapai 33,7 juta jiwa atau 11,8 persen dari total populasi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah balita yang menurun hingga 2,5 persen atau sekitar 831,99 ribu jiwa. 

Sihar menekankan bahwa tren demografi ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia.


"Kalau kita berbicara tentang alur kebijakan hulu-hilir, maka salah satu data yang harus dijadikan pijakan adalah kondisi kesehatan kelompok rentan seperti lansia," kata Sihar kepada wartawan, Jumat 16 Mei 2025.

Katanya, Program Pemeriksaan Gratis (PKG) yang telah dijalankan pemerintah sebenarnya sudah mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang dominan diderita oleh lansia. 

"Nah, data tersebut semestinya menjadi rujukan dalam menyusun daftar penyakit yang harus mendapatkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sihar juga menyoroti tantangan finansial yang dihadapi oleh lansia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 83,74 persen lansia bergantung pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya sedikit yang bergantung pada dana pensiun dan investasi. 

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan banyak lansia kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, termasuk penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. 

"Jika tidak ada langkah konkret untuk mengakomodasi kebutuhan kesehatan lansia, maka RIBK Kemenkes hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa implementasi nyata khususnya bagi lansia," tuturnya.

"Saat ini, lansia bukan hanya kelompok rentan tetapi juga kelompok yang populasinya terus bertambah. Kita harus memastikan mereka mendapat prioritas," demikian Sihar.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya