PENDIDIKAN merupakan pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meresmikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pemberian insentif bagi guru non-ASN, serta pemberian bantuan biaya untuk guru yang belum berkualifikasi S1/D4.
Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun pencapaian pendidikan bermutu tidak bisa terwujud tanpa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
Pendidikan Bermutu: Tanggung Jawab Bersama
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki sektor pendidikan melalui PHTC. Namun, meskipun kebijakan ini sangat penting, pencapaian pendidikan yang bermutu harus melibatkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah.
Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keberhasilan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara seluruh pihak yang terlibat.
Sebagai contoh, temuan dari Survei PISA 2022 menunjukkan meskipun Indonesia naik peringkat, skor literasi siswa Indonesia tetap menurun, yang menandakan bahwa meskipun ada peningkatan kebijakan dan fasilitas, tantangan dalam kualitas pendidikan masih besar. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari fasilitas yang ada di sekolah atau kebijakan pemerintah yang diterapkan, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, melalui berbagai bentuk dukungan—baik secara langsung maupun tidak langsung.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik, baik dengan cara menyumbangkan dana, keterampilan, atau bahkan tenaga kerja untuk memperbaiki infrastruktur sekolah. Selain itu, masyarakat juga dapat menginisiasi program-program literasi atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.
Kolaborasi Sektor Swasta untuk Pendidikan Berkualitas
Selain pemerintah dan masyarakat, sektor swasta juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Dunia usaha tidak hanya dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sektor swasta dapat membantu mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan oleh anak-anak Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Melalui program magang, pelatihan keterampilan, atau pemberian beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dunia usaha dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Digitalisasi untuk Menjangkau Semua Anak Indonesia
Digitalisasi pendidikan yang menjadi bagian dari PHTC merupakan langkah maju dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Program digitalisasi ini bertujuan untuk membawa pembelajaran yang lebih interaktif dan aksesibel melalui platform online dan teknologi pendidikan lainnya. Dengan adanya Ruang Murid dan papan interaktif, anak-anak di daerah terpencil pun berpotensi untuk merasakan pendidikan yang berkualitas.
Namun, digitalisasi pendidikan tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan kesetaraan akses. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang terjangkau, harus dipastikan tersedia di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan teknologi dan memastikan setiap anak mendapatkan akses yang setara.
Kolaborasi dalam Peningkatan Kualitas Guru
Pendidikan yang bermutu juga sangat bergantung pada kualitas guru. Dalam hal ini, kebijakan pemberian insentif bagi guru non-ASN dan bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 merupakan langkah penting yang perlu didukung oleh semua pihak. Guru yang berkualitas adalah kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas pula. Namun, untuk mencapainya, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengajar harus menjadi prioritas.
Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang diajarkan di sekolah. Dunia usaha bisa berkontribusi dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi guru-guru, sementara masyarakat bisa terlibat dalam mendukung guru dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang lebih baik, baik melalui pelatihan informal atau memberikan akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar mereka.
Menuju Pendidikan yang Merata dan Berkualitas
Pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia adalah cita-cita yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama bagi seluruh elemen bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat terwujud jika ada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan itu sendiri.
Dengan adanya kebijakan PHTC, pemerintah telah memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan sektor pendidikan, tetapi untuk mewujudkannya secara maksimal, diperlukan peran serta aktif dari semua pihak. Jika kita bersinergi, bukan hanya pemerintah yang berperan, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta yang ikut berkontribusi, maka pendidikan bermutu akan dapat dinikmati oleh semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.
*Penulis adalah Anggota ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia)
