Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas (baju putih tengah).
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah enggan menanggapi sejumlah orang yang menyerang Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah yang tengah mengadvokasi korban Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan bahwa orang-orang itu hanya mengaku-ngaku sebagai kader persyarikatan. Menurutnya, cara-cara mendiskreditkan LBH-AP Muhammadiyah sudah usang.
“Tentang orang yang mengklaim sebagai kader itu kuno. Sudah berkali-kali,” kata Busyro kepada wartawan di Aula K.H. Ahmad Dahlan, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, pada Jumat 16 Mei 2025.
Busyro menyebut bahwa pihak-pihak yang mengaku kader Muhammadiyah dan menyerang LBH-AP Muhammadiyah persis seperti yang pernah dilakukan oleh orde baru.
“Saya mengalami era orde Baru. Umur saya sekarang sudah 27 tahun. Mengalami era orde Baru. Jadi korban orde Baru. Operasi intelijen dan macam-macam. Jadi, tahu betul. Ada yang mengklaim sebagai kader Muhammadiyah,” tegas mantan Komisioner KPK ini.
Atas dasar itu, Busyro menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak akan menggubris apalagi terpancing oleh narasi-narasi yang mendiskreditkan perjuangan LBH-AP Muhammadiyah mengadvokasi rakyat Banten.
“Oleh karena itu, selevel muhammadiyah tidak akan menanggapi mereka yang mengklaim sebagai kader muhammadiyah. Eman-eman rasanya. Tidak selevel,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Periode 2022-2024 Rimbo Bugis, mendesak Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik LBH-AP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Gufroni mundur dari jabatannya.
Gufroni dinilai telah merusak nama organisasi lantaran diduga menjadi mafia kasus.
“Kami anggap dia (Gufroni) mafia kasus,” tegas Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2022-2024, Rimbo Bugis kepada wartawan, Selasa, 13 Mei 2025.
Selain itu, Aktivis Muhammadiyah Paman Nurlette menuding Gufroni menjadikan Muhammadiyah sebagai sarang mafia berideologi ekstrem. Gufroni bersama mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ahmad Khozinudin dan mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu melakukan konsolidasi menolak PSN PIK 2.
Menanggapi hal itu, Gufroni menganggap desakan itu sebagai sebuah konsekuensi perjuangan. Sebab, saat ini ia tengah berjuang mengadvokasi masyarakat Banten yang ditindas oleh proyek pembangunan.
“Ya kalau saya sih tidak kaget ya. Jadi ini kan bagian dari risiko perjuangan. Saya dan teman-teman LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan advokasi terhadap korban-korban dari adanya proyek Pantai Indah Kapuk 2,” kata Gufroni kepada
RMOL, Selasa malam 13 Mei 2025.
Terlebih, ditegaskan Gufroni, yang saat ini diadvokasi LBH-AP PP Muhammadiyah bukanlah individu maupun kelompok masyarakat. Melainkan semua masyarakat yang termarginalkan di kawasan tersebut.
“Jadi banyak orang yang kita advokasi, baik secara individu maupun kelompok masyarakat,” tegasnya.
