Berita

Tentara India di Kashmir/Net

Global

Pakistan-India Perpanjang Gencatan Senjata Hingga 18 Mei

JUMAT, 16 MEI 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakistan menyatakan bahwa gencatan senjata dengan India akan diperpanjang hingga 18 Mei, memberi harapan baru bagi stabilitas di wilayah Kashmir yang selama ini menjadi sumber ketegangan kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, dalam pidatonya di parlemen pada Kamis waktu setempat, 15 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa Pakistan akan mematuhi kesepakatan tersebut dan menyerukan dialog damai antara kedua belah pihak.

“Kami tidak akan melanggar gencatan senjata, karena pada akhirnya semua ini akan berujung pada dialog, dan itu akan menjadi dialog gabungan,” ujar Dar di hadapan anggota parlemen, seperti dimuat Bloomberg. 


Sementara itu, Angkatan Darat India mengeluarkan pernyataan resmi pada hari yang sama, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

“Kami akan terus membangun kepercayaan dengan Pakistan untuk mengurangi tingkat kewaspadaan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Kedua negara sebelumnya terlibat dalam serangan balasan yang intens sejak 7 Mei, menyusul ketegangan yang dipicu oleh pembunuhan 26 warga sipil, mayoritas wisatawan,  di wilayah Jammu dan Kashmir, India, pada 22 April. 

India menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh Islamabad.

Meskipun telah disepakati gencatan senjata pada 10 Mei, sempat beredar laporan mengenai pelanggaran sporadis dalam beberapa jam pertama. Namun, sejak saat itu, situasi dilaporkan relatif tenang.

India dan Pakistan memiliki sejarah panjang perseteruan atas wilayah Kashmir, yang diklaim sepenuhnya oleh kedua negara namun hanya sebagian yang mereka kuasai. 

Sejak kemerdekaan pada 1947, kedua negara telah dua kali berperang akibat konflik ini, dan terus saling tuduh mendukung militansi di wilayah tersebut.

Dengan perpanjangan gencatan senjata ini, komunitas internasional berharap kedua negara dapat memanfaatkan jeda kekerasan ini untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif menuju perdamaian jangka panjang.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya