Berita

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi/Ist

Politik

Ini Jurus Budi Arie Sukseskan Kopdes Merah Putih

KAMIS, 15 MEI 2025 | 18:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut ada tiga hal utama dalam upaya pengembangan koperasi desa (Kopdes) Merah Putih.

Pertama, Kopdes Merah Putih harus dibangun dan didirikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal sehingga ada rasa memiliki.  

"Saya melihat dan saya sudah merasakan sendiri bahwa gairah masyarakat akan kehadiran Koperasi ini begitu tinggi. Karena ada jaminan pasokan kebutuhan pokok dari pemerintah," ujar  Budi Arie dalam kunjungan kerjanya ke Desa Cibeber Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis 15 Mei 2025.


Selanjutnya Kopdes harus dikelola oleh pengurus yang berkompeten dan amanah dalam menjalankan usaha koperasi. Serta memiliki profesionalisme yang tinggi.

Menkop optimistis bayang-bayang publik terhadap ketakutan, kecurigaan dan keragu-raguan terhadap operasionalisasi Kopdes Merah Putih akan terkikis karena koperasi memberikan jaminan keuntungan bagi anggotanya.

"Sebagai lembaga usaha, koperasi harus produktif dan harus untung sehingga keuntungannya adalah buat anggotanya. Saya yakin ini Koperasi Kelurahan di Cibeber ini nantinya bisa untung banyak," kata Budi Arie.

Terakhir, Menkop mendorong agar Kopdes Merah Putih mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaannya agar transparan dan terkoneksi dalam sebuah jaringan kerja sama yang kuat antar koperasi.

Ditargetkan ke depan akan terbangun sebuah sistem jaringan usaha antar koperasi sehingga keberadaan koperasi benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nanti akan ada jaringan koperasi nasional dimana semua produk koperasi disalurkan melalui koperasi. Jadi bagaimana dahsyatnya gerakan koperasi ini," jelasnya.

Besarnya potensi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat desa dari keberadaan koperasi ini, Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan program pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih tersebut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya