Berita

Menteri Hukum Pakistan atau Minister of State For Law and Justice Aqeel Malik di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 15 Mei 2025/RMOL

Politik

Menteri Hukum Pakistan: Kami Bukan Pihak yang Memulai Konflik

KAMIS, 15 MEI 2025 | 15:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Hukum Pakistan atau Minister of State For Law and Justice Aqeel Malik menuturkan bahwa saat ini gencatan senjata antara Pakistan dan India sedang berlangsung yang dimediasi oleh negara-negara Islam hingga Amerika Serikat.

“Saat ini, gencatan senjata masih berlangsung,” kata Aqeel kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 15 Mei 2025.

Aqeel membantah bahwa Pakistan yang memulai konflik dengan India, dan Pakistan telah bersabar terhadap India yang mengklaim status Kashmir sebagai bagian dari India bukan Pakistan.


“Seperti yang sudah saya sebutkan, kami bukan pihak yang memulai. Serangan ini sama sekali tidak diprovokasi, dan kami telah menunjukkan kesabaran yang maksimal,” ungkap dia. 

“Namun, jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, setiap negara berhak untuk merespons, sesuai dengan Piagam PBB, Pasal 51. Dan kami bertindak sesuai dengan hak tersebut,” sambungnya.

Pihaknya mengatakan respons Pakistan terhadap India meningkat karena Pakistan tidak bisa membiarkan melakukan agresi atau provokasi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kami yang berdaulat.

“Inilah yang telah kami lakukan. Saya pikir, ini menjadi pelajaran yang penting bagi India, dan saya sangat berharap mereka tidak mengulangi tindakan semacam ini lagi,” jelasnya.

Aqeel menambahkan konflik antara India dan Pakistan tidak akan terjadi lagi, untuk menjadi jalan terbaik bagi kedua negara dan dunia secara keseluruhan.

“Karena perlu diingat bahwa kedua negara adalah negara dengan senjata nuklir, dan kami telah menunjukkan tanggapan yang sangat bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya