Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Pemerintahan Prabowo Tak akan Berujung Otoritarianisme

KAMIS, 15 MEI 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Kepolisian yang memberikan penangguhan penahanan kepada SSS, mahasiswi ITB yang menjadi tersangka dalam kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, diapresiasi banyak pihak.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan ini merupakan sinyal penting bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya padam.

“Ada harapan pada demokrasi, walaupun dalam status dicicil. Tapi justru di dalam cicilan itu kita membaca bahwa evolusi dari rezim ini tidak akan berujung pada otoritarianisme,” kata Rocky lewat kanal YouTube, Kamis 15 Mei 2025.


Rocky menekankan bahwa sejak awal, sinyal semacam ini penting untuk ditunjukkan ke publik. Jika Presiden Prabowo membiarkan proses hukum terhadap mahasiswa ITB tetap berjalan maka publik bisa saja menafsirkan bahwa Indonesia tengah mengarah pada kekuasaan yang represif.

“Kita mau mencegah itu, sehingga sinyal bahwa Indonesia bisa memulihkan demokrasi, memulihkan kebebasan sipil, dan menghargai nilai-nilai sipil itu ditumbuhkan ulang," kata Rocky.

Akademisi yang akrab disapa RG itu menyayangkan kondisi di mana banyak mahasiswa kini mulai pesimis, bahkan fatalistis, dalam membaca arah perjalanan bangsa.

Rocky lantas mengingatkan agar ke depan tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap ekspresi pemikiran, karya seni, ataupun gagasan akademik. 

Menurutnya, semua bentuk ide baik dalam wujud tesis, hipotesis, maupun satire budaya harus diuji melalui debat pikiran, bukan dijerat dengan pasal pidana.

“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap pikiran. Ekspresi seni, argumen kebudayaan, apalagi ide akademis, semua itu mesti diuji di dalam pertengkaran pikiran, bukan didatangkan delik,” tutup Rocky.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya