Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Istimewa

Politik

TNI Kawal Kejaksaan, Rocky Gerung: Presiden Ingin Penanganan Korupsi Lebih Efisien

KAMIS, 15 MEI 2025 | 06:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan di Indonesia harus dibaca sebagai kewaspadaan atau kesiagaan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan pemberantasan korupsi setara dengan targetnya untuk memakmurkan negeri ini.

"Karena tesisnya (Prabowo) adalah negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin," ucap pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube "Rocky Gerung Official", Rabu 14 Mei 2025.

Menurut Rocky, upaya ini terlihat sebagai program ideologis. Karena di dalam penugasannya terbaca satu misi. Yaitu misi bahwa kekayaan negara itu tidak boleh dihalangi untuk tiba di dapur setiap manusia Indonesia, tiba sebagai pendapatan bagi manusia Indonesia. 


"Jadi kelihatannya memang sudah dihitung bahwa disparitas atau kesenjangan pendapatan itu disebabkan terutama oleh tidak terdistribusinya kekayaan Indonesia oleh korupsi yang terjadi. Karena bagi Prabowo, memberantas korupsi hari ini itu dasarnya adalah untuk mempercepat kelambanan pemberantasan korupsi di era sebelumnya, tentu saja era Pak Jokowi," papar Rocky.

"Jelas bahwa isu penempatan TNI adalah upaya untuk menghasilkan secepat-cepatnya pemulihan keadilan," sambungnya. 

Bahwa upaya tersebut kemudian menjadi kontroversi, menurut Rocky itu hal yang biasa saja. 

Karena seolah-olah aksi pemberantasan korupsi oleh Pak Jokowi itu tak berjalan seperti yang diharapkan.

Sehingga Prabowo dinilai ingin mempercepat upaya pemberantasan korupsi dengan menjamin bahwa keamanan pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan di pihak Kejaksaan itu harus efisien atau efektif. Tidak boleh terhalang oleh intervensi atau gangguan dari pihak luar. 

"Jadi itu mungkin yang jadi alasan kenapa Kejaksaan harus diproteksi, bahkan dengan cara yang agak dramatis diproteksi oleh TNI," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya