Berita

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman/RMOLJabar

Nusantara

Antisipasi Kecurangan SPMB, Ini Strategi Pemprov Jabar

KAMIS, 15 MEI 2025 | 03:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

RMOL.  Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengintensifkan persiapan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Fokus utama diarahkan pada pencegahan segala bentuk kecurangan dalam proses seleksi.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan, Gubernur Dedi Mulyadi telah memberikan peringatan sejak awal agar pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung lancar dan bersih dari praktik curang.

“Pak Gubernur sudah memberi arahan jauh hari agar proses SPMB berlangsung sukses tanpa ekses,” ujar Herman di Gedung Sate, Bandung, dikutip RMOLJabar, Rabu, 14 Mei 2025.


Pemprov menekankan pentingnya pendataan yang akurat untuk menjamin integritas proses penerimaan siswa baru. Herman juga berencana menemui Dinas Pendidikan untuk memastikan kesiapan SPMB.

“Saya akan mendengarkan langsung kesiapan Dinas Pendidikan hari ini. Pendataan menjadi pondasi utama,” imbuhnya.

Pemprov juga berjanji akan terus melakukan penyempurnaan sistem, termasuk menyesuaikan kebijakan dengan standar nasional. Sistem tahun sebelumnya akan ditingkatkan, sambil menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

“Prinsipnya adalah continuous improvement. Kita akan sempurnakan yang sudah baik, dan menunggu arahan pusat,” kata Herman.

Herman menekankan, keberhasilan SPMB tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Kesadaran semua pihak adalah yang paling utama. Kita edukasi agar semua menjaga integritas,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi informasi serta pengawasan internal dan eksternal juga menjadi bagian dari strategi pengawasan yang komprehensif. 

“Semua pendekatan akan kita tempuh untuk menjaga kejujuran dalam SPMB,” tutup Herman.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya