Wamen Todotua: Pemalakan Proyek Meresahkan dan Ganggu Iklim Investasi

Pemerintah menyesalkan adanya dugaan kasus pemalakan yang dilakukan oleh oknum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan sejumlah ormas di Proyek Strategis Nasional (PSN) di Cilegon, Banten.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, kasus pemalakan seperti yang terjadi di PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, sangat meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Terlebih aksi premanisme itu juga banyak dialami perusahaan atau proyek di tempat lain.
 
"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi (premanisme), baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi," kata Wamen Todo pada konferensi pers di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.

Todotua menegaskan, kasus minta jatah proyek sebesar Rp5 triliun di pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) PT CAA ini menjadi langkah awal pemerintah untuk menyelesaikan kasus pemalakan-pemalakan tersebut.

"Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini, untuk segera menyikapi ini secara langsung," tegas Todotua.

"Ini adalah refleksi kita berbicara dalam konteks nasional yang sudah berbulan-bulan situasi ini banyak terjadi, tidak hanya di provinsi Banten tapi banyak di provinsi lain juga. Jadi kita mau lihat bagaimana ini langkahnya ke depannya, konsolidasinya bagaimana, kita bisa menyelesaikan isu ini," tambahnya.

Menurut Todotua, upaya memerangi maraknya kasus premanisme di industri dalam negeri ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang aman bagi para pengusaha dan investor. 
 
"Tujuannya kita harus memberikan, negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar, terhadap investasi di negara kita adalah investasi yang kondusif dan kompetitif," pungkasnya.