Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI/RMOL
Capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah berjalan sejak 10 Februari 2025 dan sudah mencapai 5,3 juta orang.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
“Sekarang sudah menembus 5 juta, 5,3 juta orang daftar, dan per harinya sudah di atas 187.250. Dari sisi jangkauan, ini sudah di atas program makan bergizi gratis,” kata Budi dalam rapat.
Menkes menyoroti tantangan pelaksanaan yang tidak merata, terutama di daerah dengan populasi besar.
“Secara logika, mestinya provinsi dengan jumlah penduduk banyak itu dominan. Tapi kenyataannya tidak. Contohnya Jawa Barat, provinsi terpadat, tapi justru kalah aktif dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah, di bawah kendali Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Semua data sudah kita share ke Pak Tito dan seluruh gubernur. Jadi bisa dilihat mana yang aktif dan tidak,” ungkap Budi.
Tantangan kedua, sambung dia, adalah tindak lanjut setelah pemeriksaan. PKG membuka data kesehatan masyarakat secara luas, dari bayi hingga lansia.
Ia menyoroti tingginya angka masalah gigi pada balita dan penyakit kritis pada bayi baru lahir.
“Masalah gigi balita tinggi sekali, 30 persen. Saya baru sadar korelasinya dengan jumlah dokter gigi yang minim di puskesmas. Banyak dokter gigi lebih memilih jadi pejabat atau tidak praktik langsung,” beber dia.
Untuk kelompok lanjut usia, Menkes mengungkapkan, hanya 20 persen lansia yang memiliki tekanan darah dan gula darah normal.
“Artinya 80 persen lainnya masuk kategori merah. Selama ini kita fokus ke ibu-anak, balita, stunting, imunisasi. Padahal beban penyakit terbesar justru kini ada di lansia, stroke, ginjal, dan sebagainya,” jelasnya.
Budi juga menyoroti perubahan demografi yang signifikan. Ia menekankan perlunya penyesuaian arah kebijakan kesehatan nasional agar lebih memperhatikan kelompok lansia dan pemerataan layanan di daerah.
“Saya baru sadar di Jakarta jumlah lansia sudah lebih banyak dari balita. Ini juga terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah,” tutupnya.
