Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Hadapi Tarif Trump, Pengusaha Thailand Diminta Cari Pasar Baru Selain Amerika

RABU, 14 MEI 2025 | 15:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengusaha di Thailand disarankan untuk mencari pasar ekspor baru di luar Amerika Serikat (AS), sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan diberlakukan kembali pada Juli mendatang.

Trump telah menetapkan tarif impor sebesar 36 persen terhadap produk Thailand yang masuk ke AS sejak 9 April lalu. Namun, kebijakan itu ditunda selama 90 hari untuk memberi waktu bagi Thailand dan AS bernegosiasi guna mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara.

Vikrom Kromadit, Ketua dan CEO Amata Corporation - pengembang kawasan industri di Thailand - menyarankan agar produsen lokal memanfaatkan waktu tiga bulan ini untuk menjajaki pasar ekspor baru dan memperbaiki kualitas produk agar lebih diminati.


"Selama ini ekspor Thailand terlalu bergantung pada pasar Amerika, Eropa, dan Jepang. Sekarang, eksportir harus mulai melirik pasar China dan Asia Tenggara," ujar Vikrom, dikutip dari Bangkok Post, Kamis (14 Mei 2025).

Sekitar 20 persen dari total ekspor di kawasan industri Amata dikirim ke AS, dan jumlah yang sama juga diekspor ke Eropa dan Jepang. Namun, nilai ekspor menurun akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi di pasar-pasar tersebut.

Vikrom menambahkan bahwa dengan memperluas pasar dan menawarkan produk-produk inovatif, Thailand bisa mengurangi dampak dari tarif tinggi AS yang dikhawatirkan akan mengganggu perdagangan internasional.

"Tarif tinggi Trump ini bisa berdampak besar pada investasi dan perdagangan global. Tapi pengusaha Thailand masih bisa bertahan kalau mereka cepat beradaptasi dan membuat produk yang sesuai kebutuhan dunia," ujarnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya