Berita

Mobil listrik Polytron G3/Net

Otomotif

Diklaim Miliki TKDN 40 Persen, Mobil Listrik Polytron Ternyata Belum Punya Pabrik Sendiri

RABU, 14 MEI 2025 | 02:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski telah resmi meluncurkan mobil listrik pertama mereka, G3 dan G3+, Polytron ternyata belum memiliki fasilitas perakitan mobil secara mandiri. 

Saat ini Polytron akan menggunakan pabrik produksi milik PT Handal Indonesia Motor.

"Yang jelas manufacturing sudah di sini, di Purwakarta," kata CEO Polytron, Hariono di Jakarta, belum lama ini.


Polytron G3 dan G3+ merupakan produk kerja sama dengan perusahaan asal China Skyworth. Namun, mobil itu diklaim sudah memiliki TKDN.

Dipaparkan Hariono, Polytron G3 dan G3+ sudah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sampai 40 persen. TKDN menjadi acuan seberapa besar persentase buatan dalam negeri sebuah produk.

Tingkat TKDN yang dimiliki Polytron G3 dan G3+ di antaranya didukung oleh keberadaan baterai Lithium Ferro Phospate (LFP) berkapasitas 51.916 kWh. Baterai ini dipasok Gotion yang sudah punya fasilitas perakitan di Indonesia.

"Ya, di sini kan ada pabrik baterai Gotion yang dari China. Kalau enggak kan, enggak bisa dapat TKDN juga," jelasnya.

Namun untuk membuat komponen ataupun teknologi mobil listrik mandiri, bakal dilakukan di PT Handal Indonesia Motor (HIM) yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi. Pabrik tersebut sudah diisi tiga merek sekaligus, yakni Chery, Neta, dan Jetour. 

Handal juga punya pabrik lagi di Purwakarta. Pabrik Handal di Purwakarta jauh lebih besar dibandingkan di Bekasi. Bahkan, kapasitas produksinya diklaim tiga kali lebih banyak. Pabrik tersebut dibangun di kawasan Integrated Industrial Park atau IIP Purwakarta.

Handal sendiri mulanya merakit mobil produksi Hyundai. Namun, sejak empat tahun lalu, mereka menjadi general assembler atau pabrik independen yang memegang perakitan sejumlah mobil asal China.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya