Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Net

Politik

Waka MPR Minta Ada Tindakan Tegas pada Intimidasi Pengusaha Minta Jatah Proyek

SELASA, 13 MEI 2025 | 19:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kejadian viral yang merekam sejumlah pelaku usaha Cilegon, Banten, yang berasal dari sejumlah organisasi pengusaha nasional terkesan memaksa dan mengintimidasi investor proyek Chandra Asri Alkali dengan meminta jatah pekerjaan tanpa tender patut disesalkan.

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, kejadian tersebut justru mengganggu langkah pemilihan iklim investasi yang belakangan ramai disorot akibat gangguan premanisme.

“Kita tengah memulihkan iklim investasi di Indonesia akibat aksi premanisme yang mengganggu investor dan pelaku usaha, kini kita tercoreng kembali citranya akibat aksi intimidatif yang ditunjukkan sejumlah pelaku usaha," ujar Eddy kepada wartawan, Selasa 13 Mei 2025.


“Kontan berita ini menyebar ke kalangan investor dalam dan luar negeri yang kemudian mempertanyakan kondusifitas iklim investasi di Indonesia akibat banyaknya gangguan yang dihadapi," lanjutnya. 

Menghadapi situasi tersebut, Eddy mendesak perwakilan organisasi pelaku usaha yang diduga menekan dan mengintimidasi investor, segera ditindak tegas oleh pimpinan organisasi induknya di pusat. 

“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum harus segera menindak oknum-oknum yang meresahkan ini agar Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa kita tidak mentolerir aksi-aksi “koboi” tersebut," tegasnya.

Selain itu, agar kepercayaan investor tidak susut terhadap iklim investasi Indonesia, Wakil Ketua Umum PAN ini mendukung pelaku usaha yang diganggu oleh ulah premanisme dan oknum untuk segera melapor ke Satgas Investasi Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditangani dan diselesaikan permasalahannya dengan cepat. 

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa siapa saja yang mengganggu iklim investasi dan bisnis di Indonesia sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya