Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Net

Politik

Waka MPR Minta Ada Tindakan Tegas pada Intimidasi Pengusaha Minta Jatah Proyek

SELASA, 13 MEI 2025 | 19:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kejadian viral yang merekam sejumlah pelaku usaha Cilegon, Banten, yang berasal dari sejumlah organisasi pengusaha nasional terkesan memaksa dan mengintimidasi investor proyek Chandra Asri Alkali dengan meminta jatah pekerjaan tanpa tender patut disesalkan.

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, kejadian tersebut justru mengganggu langkah pemilihan iklim investasi yang belakangan ramai disorot akibat gangguan premanisme.

“Kita tengah memulihkan iklim investasi di Indonesia akibat aksi premanisme yang mengganggu investor dan pelaku usaha, kini kita tercoreng kembali citranya akibat aksi intimidatif yang ditunjukkan sejumlah pelaku usaha," ujar Eddy kepada wartawan, Selasa 13 Mei 2025.


“Kontan berita ini menyebar ke kalangan investor dalam dan luar negeri yang kemudian mempertanyakan kondusifitas iklim investasi di Indonesia akibat banyaknya gangguan yang dihadapi," lanjutnya. 

Menghadapi situasi tersebut, Eddy mendesak perwakilan organisasi pelaku usaha yang diduga menekan dan mengintimidasi investor, segera ditindak tegas oleh pimpinan organisasi induknya di pusat. 

“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum harus segera menindak oknum-oknum yang meresahkan ini agar Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa kita tidak mentolerir aksi-aksi “koboi” tersebut," tegasnya.

Selain itu, agar kepercayaan investor tidak susut terhadap iklim investasi Indonesia, Wakil Ketua Umum PAN ini mendukung pelaku usaha yang diganggu oleh ulah premanisme dan oknum untuk segera melapor ke Satgas Investasi Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditangani dan diselesaikan permasalahannya dengan cepat. 

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa siapa saja yang mengganggu iklim investasi dan bisnis di Indonesia sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya