Wacana Penyatuan BAIS dan BIN Perlu Argumentasi Kuat

Rencana penyatuan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN), diharapkan tidak sembarangan tanpa dasar yang kuat.

Pengamat pemerintahan, Efriza menilai, penyatuan lembaga pemerintahan yang punya peran strategis, tidak bisa diletakkan pada alasan ekonomi belaka.

"Penyatuan keduanya jika sekadar efisien anggaran, rasanya kurang bijak. Harus ada argumentasi yang besar dan kuat soal penyatuannya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Selasa, 13 Mei 2025.

Dia menjelaskan, secara latar belakang kelembagaan BAIS dan BIN punya perbedaan yang mencolok. BAIS diisi oleh TNI dan BIN diisi oleh polisi, TNI dan juga masyarakat sipil.

"Keduanya sangat berbeda. Misalnya jika disatukan, dimana posisinya? Apa langsung di bawah presiden? Sebab BAIS di bawah kontrol markas besar TNI untuk kebutuhan TNI," urai Efriza.

Di sisi lain, pengamat Citra Institute itu memerhatikan secara fungsi memang memiliki kesamaan dalam hal intelijen. Hanya saja dia memandang, BAIS lebih ke TNI dan BIN campuran sampai ada unsur sipil.

"Persoalan SDM ini ditengarai juga akan menyeruak. Sebab, saat ini TNI malah menunjukkan ingin fokus untuk melakukan penataan ulang kerja intelijen dengan memastikan BAIS sebagai koordinatornya," urai Efriza.

"Ini menunjukkan Institusi TNI fokusnya malah memperkuat BAIS, bukan mengarahkan ke penggabungan BIN dan BAIS," demikian magister politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.