Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte/Net
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dipastikan memenangkan pemilihan wali kota di kota asalnya, Davao, meskipun saat ini ditahan di Den Haag atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Dalam penghitungan tidak resmi yang telah mencapai 80 persen suara pada Selasa, 13 Mei 2025, Duterte unggul telak dengan perolehan suara delapan kali lebih banyak dibandingkan pesaing terdekatnya.
Kemenangan ini menegaskan kembali dominasi politik pria berusia 80 tahun itu, bahkan saat ia menghadapi proses hukum internasional atas perang melawan narkoba yang kontroversial selama masa kepresidenannya.
“Selamat, Tatay D! Mari kita bawa dia pulang,” tulis seorang pendukung di akun Facebook lama Duterte, yang kini dibanjiri ucapan selamat dan seruan solidaritas dari para pendukungnya, seperti dimuat
Asia One.Penangkapan Duterte pada Maret lalu oleh otoritas Filipina atas permintaan ICC sempat memicu gelombang protes di Davao dan kota-kota lain.
Para pendukung menyebut tindakan itu sebagai "penculikan atas perintah pengadilan asing", menuduh ICC telah melampaui wewenangnya.
Namun ICC bersikukuh bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada 2019.
Pengacara Duterte menyatakan bahwa penahanan tersebut tidak sah secara hukum, sementara Duterte tetap membela operasi antinarkoba yang ia jalankan.
Kasus yang dibawa ke ICC termasuk dugaan pembunuhan tersangka kriminal oleh regu pembunuh saat Duterte masih menjabat sebagai wali kota Davao, tuduhan yang selalu ia bantah.
“Pengacara ICC mengatakan begitu kami mendapatkan surat proklamasi, kami akan membahas bagaimana dia bisa mengambil sumpah,” kata Wakil Presiden Sara Duterte, yang juga merupakan putri dari Rodrigo Duterte.
Dua putra Duterte turut menang dalam pemilu kali ini, satu terpilih kembali sebagai anggota kongres dan satu lagi memenangkan posisi wakil wali kota Davao.
Keluarga Duterte masih menjadi kekuatan dominan di Davao, bahkan ketika badai politik dan hukum melanda mereka di tingkat nasional.
