Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman/Ist

Politik

Anwar Usman Rusak Demokrasi dan Buka Jalan Dinasti Politik

Pilih Colling Down soal Pemakzulan Gibran
SELASA, 13 MEI 2025 | 09:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman sulit melakukan pembelaan karena sudah merusak demokrasi dan membuka jalan dinasti politik. Hal inilah yang diduga menjadi alasan Anwar memilih colling down terkait adanya desakan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Demikian disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi sikap Anwar Usman yang lebih memilih colling down saat ditanya terkait adanya desakan dari purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Gibran dimakzulkan.

"Secara empirik peristiwa putusan MK nomor 90 itu fakta yang tidak bisa dibantah sebagai peristiwa mengutak-atik UU menjelang pelaksanaan pemilu demi melancarkan putra presiden (Jokowi) untuk menjadi wapres," kata Ubedilah kepada RMOL, Selasa 13 Mei 2025.


Karena fakta empirik yang tidak bisa dibantah itu, kata Ubedilah, yang membuat pamannya Gibran itu sulit untuk melakukan pembelaan apa pun dari praktik utak-atik UU.

"Karena sulitnya melakukan pembelaan itulah dia diam atau istilah yang dia gunakan cooling down. Itu diksi persembunyian dari praktik utak-atik UU yang merusak demokrasi dan membuka jalan dinasti politik," pungkas Ubedilah.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya