Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman/Ist

Politik

Anwar Usman Rusak Demokrasi dan Buka Jalan Dinasti Politik

Pilih Colling Down soal Pemakzulan Gibran
SELASA, 13 MEI 2025 | 09:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman sulit melakukan pembelaan karena sudah merusak demokrasi dan membuka jalan dinasti politik. Hal inilah yang diduga menjadi alasan Anwar memilih colling down terkait adanya desakan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Demikian disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi sikap Anwar Usman yang lebih memilih colling down saat ditanya terkait adanya desakan dari purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Gibran dimakzulkan.

"Secara empirik peristiwa putusan MK nomor 90 itu fakta yang tidak bisa dibantah sebagai peristiwa mengutak-atik UU menjelang pelaksanaan pemilu demi melancarkan putra presiden (Jokowi) untuk menjadi wapres," kata Ubedilah kepada RMOL, Selasa 13 Mei 2025.


Karena fakta empirik yang tidak bisa dibantah itu, kata Ubedilah, yang membuat pamannya Gibran itu sulit untuk melakukan pembelaan apa pun dari praktik utak-atik UU.

"Karena sulitnya melakukan pembelaan itulah dia diam atau istilah yang dia gunakan cooling down. Itu diksi persembunyian dari praktik utak-atik UU yang merusak demokrasi dan membuka jalan dinasti politik," pungkas Ubedilah.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya