Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Ray Rangkuti:

Presiden Harus Disiplinkan Kejaksaan dan TNI

SENIN, 12 MEI 2025 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor-kantor kejaksaan menuai polemik. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut tidak bisa lagi diselesaikan antar lembaga. Itu harus ada keterlibatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sebab, pelibatan ini berkenaan dengan 3 instansi negara. Yakni TNI, Kejaksaan dan kepolisian. 3 lembaga negara inilah sebenarnya yang sedang terlibat. Dan ketiganya berada di bawah presiden," kata Ray kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025. 


Menurutnya, keberadaan polisi sebagai penanggung jawab keamanan publik secara langsung terpinggirkan dalam kebijakan tersebut. Ray menilai langkah Kejaksaan yang melibatkan TNI tanpa melibatkan Polri justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Dalam bahasa sederhana, kejaksaan saja tidak melibatkan polisi melakukan pengamanan kantor mereka, bagaimana masyarakat percaya pada polisi mampu melakukan pengamanan pada aset publik?" ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Lebih jauh, Ray menekankan bahwa pelibatan TNI dalam urusan pengamanan sipil sejatinya harus melalui persetujuan Presiden. Mengingat tugas pokok TNI bukanlah di bidang keamanan umum, kerja sama Kejaksaan dan TNI dalam hal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Tugas pengamanan, jelas bukanlah kewenangan yang dibebankan kepada TNI. Maka amat sangat mengherankan bila TNI malah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan untuk pengamanan kantor-kantor Kejaksaan," tegasnya.

Atas dasar itu, Ray pun mendesak Presiden untuk segera turun tangan dan mengambil langkah korektif. Sebab, dasar pelibatan TNI ke ranah pengamanan melampaui kewenangan dan dapat dilihat tidak memiliki dasar hukum. 

“Presiden harus 'mendisiplinkan' baik kejaksaan maupun TNI. Sebab, salah satu ikon TNI itu adalah disiplin. Presiden jangan sampai membiarkan kewenangan yang tidak diatur dilaksanakan oleh lembaga manapun," pungkas Ray.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya