Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Ray Rangkuti:

Presiden Harus Disiplinkan Kejaksaan dan TNI

SENIN, 12 MEI 2025 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor-kantor kejaksaan menuai polemik. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut tidak bisa lagi diselesaikan antar lembaga. Itu harus ada keterlibatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sebab, pelibatan ini berkenaan dengan 3 instansi negara. Yakni TNI, Kejaksaan dan kepolisian. 3 lembaga negara inilah sebenarnya yang sedang terlibat. Dan ketiganya berada di bawah presiden," kata Ray kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025. 


Menurutnya, keberadaan polisi sebagai penanggung jawab keamanan publik secara langsung terpinggirkan dalam kebijakan tersebut. Ray menilai langkah Kejaksaan yang melibatkan TNI tanpa melibatkan Polri justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Dalam bahasa sederhana, kejaksaan saja tidak melibatkan polisi melakukan pengamanan kantor mereka, bagaimana masyarakat percaya pada polisi mampu melakukan pengamanan pada aset publik?" ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Lebih jauh, Ray menekankan bahwa pelibatan TNI dalam urusan pengamanan sipil sejatinya harus melalui persetujuan Presiden. Mengingat tugas pokok TNI bukanlah di bidang keamanan umum, kerja sama Kejaksaan dan TNI dalam hal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Tugas pengamanan, jelas bukanlah kewenangan yang dibebankan kepada TNI. Maka amat sangat mengherankan bila TNI malah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan untuk pengamanan kantor-kantor Kejaksaan," tegasnya.

Atas dasar itu, Ray pun mendesak Presiden untuk segera turun tangan dan mengambil langkah korektif. Sebab, dasar pelibatan TNI ke ranah pengamanan melampaui kewenangan dan dapat dilihat tidak memiliki dasar hukum. 

“Presiden harus 'mendisiplinkan' baik kejaksaan maupun TNI. Sebab, salah satu ikon TNI itu adalah disiplin. Presiden jangan sampai membiarkan kewenangan yang tidak diatur dilaksanakan oleh lembaga manapun," pungkas Ray.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya