Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Ray Rangkuti:

Presiden Harus Disiplinkan Kejaksaan dan TNI

SENIN, 12 MEI 2025 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor-kantor kejaksaan menuai polemik. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut tidak bisa lagi diselesaikan antar lembaga. Itu harus ada keterlibatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sebab, pelibatan ini berkenaan dengan 3 instansi negara. Yakni TNI, Kejaksaan dan kepolisian. 3 lembaga negara inilah sebenarnya yang sedang terlibat. Dan ketiganya berada di bawah presiden," kata Ray kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025. 


Menurutnya, keberadaan polisi sebagai penanggung jawab keamanan publik secara langsung terpinggirkan dalam kebijakan tersebut. Ray menilai langkah Kejaksaan yang melibatkan TNI tanpa melibatkan Polri justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Dalam bahasa sederhana, kejaksaan saja tidak melibatkan polisi melakukan pengamanan kantor mereka, bagaimana masyarakat percaya pada polisi mampu melakukan pengamanan pada aset publik?" ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Lebih jauh, Ray menekankan bahwa pelibatan TNI dalam urusan pengamanan sipil sejatinya harus melalui persetujuan Presiden. Mengingat tugas pokok TNI bukanlah di bidang keamanan umum, kerja sama Kejaksaan dan TNI dalam hal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Tugas pengamanan, jelas bukanlah kewenangan yang dibebankan kepada TNI. Maka amat sangat mengherankan bila TNI malah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan untuk pengamanan kantor-kantor Kejaksaan," tegasnya.

Atas dasar itu, Ray pun mendesak Presiden untuk segera turun tangan dan mengambil langkah korektif. Sebab, dasar pelibatan TNI ke ranah pengamanan melampaui kewenangan dan dapat dilihat tidak memiliki dasar hukum. 

“Presiden harus 'mendisiplinkan' baik kejaksaan maupun TNI. Sebab, salah satu ikon TNI itu adalah disiplin. Presiden jangan sampai membiarkan kewenangan yang tidak diatur dilaksanakan oleh lembaga manapun," pungkas Ray.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya