Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Ray Rangkuti:

Presiden Harus Disiplinkan Kejaksaan dan TNI

SENIN, 12 MEI 2025 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor-kantor kejaksaan menuai polemik. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut tidak bisa lagi diselesaikan antar lembaga. Itu harus ada keterlibatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sebab, pelibatan ini berkenaan dengan 3 instansi negara. Yakni TNI, Kejaksaan dan kepolisian. 3 lembaga negara inilah sebenarnya yang sedang terlibat. Dan ketiganya berada di bawah presiden," kata Ray kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025. 


Menurutnya, keberadaan polisi sebagai penanggung jawab keamanan publik secara langsung terpinggirkan dalam kebijakan tersebut. Ray menilai langkah Kejaksaan yang melibatkan TNI tanpa melibatkan Polri justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Dalam bahasa sederhana, kejaksaan saja tidak melibatkan polisi melakukan pengamanan kantor mereka, bagaimana masyarakat percaya pada polisi mampu melakukan pengamanan pada aset publik?" ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Lebih jauh, Ray menekankan bahwa pelibatan TNI dalam urusan pengamanan sipil sejatinya harus melalui persetujuan Presiden. Mengingat tugas pokok TNI bukanlah di bidang keamanan umum, kerja sama Kejaksaan dan TNI dalam hal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Tugas pengamanan, jelas bukanlah kewenangan yang dibebankan kepada TNI. Maka amat sangat mengherankan bila TNI malah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan untuk pengamanan kantor-kantor Kejaksaan," tegasnya.

Atas dasar itu, Ray pun mendesak Presiden untuk segera turun tangan dan mengambil langkah korektif. Sebab, dasar pelibatan TNI ke ranah pengamanan melampaui kewenangan dan dapat dilihat tidak memiliki dasar hukum. 

“Presiden harus 'mendisiplinkan' baik kejaksaan maupun TNI. Sebab, salah satu ikon TNI itu adalah disiplin. Presiden jangan sampai membiarkan kewenangan yang tidak diatur dilaksanakan oleh lembaga manapun," pungkas Ray.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Pasar Minyak Wait and See Situasi Terkini Hormuz

Selasa, 02 Juni 2026 | 10:14

Kedekatan dengan Megawati Menguntungkan Pemerintahan Prabowo

Selasa, 02 Juni 2026 | 10:04

Telur Jatuh di Bawah Harga Impas, BGN Turun Tangan

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:51

Kebakaran Hebat di Kemayoran Ludeskan 250 Rumah

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:38

Video Parade ALF di Perbatasan Aljazair Jadi Sorotan Internasional

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:32

Anies Angkat Topi untuk Dino Patti Djalal: Bukan Diplomat Karbitan

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:31

IHSG Loncat 1,35 Persen, Rupiah Tertekan Pagi Ini di Rp17.888 per Dolar AS

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:26

Iran Ancam Hentikan Negosiasi Jika Israel Terus Serang Lebanon

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:09

Wildan Hakim: Gandengan Tangan Prabowo dan Megawati Peristiwa yang Natural

Selasa, 02 Juni 2026 | 08:58

GREAT Institute: Shangri-La Dialogue Krusial untuk Navigasi Ketidakpastian Geopolitik

Selasa, 02 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya