Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Junico Siahaan/Net
Konflik bersenjata India dan Pakistan yang menyebabkan puluhan orang tewas, termasuk anak-anak, harus segera disudahi dengan gencatan senjata.
"Kami menyerukan penghentian segera terhadap segala bentuk aksi militer yang memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Kashmir maupun wilayah terdampak lainnya di kedua negara,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan dalam keterangannya, Senin 12 Mei 2025.
Junico yang akrab disapa Nico Siahaan itu berharap agar konflik kedua negara segera diakhiri.
"Kami harap, perang dua negara bersaudara ini tidak sampai menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih parah," kata Nico.
Nico pun bersyukur atas kesepakatan Pakistan dan India untuk melakukan gencatan senjata setelah berhari-hari terjadi serangan mematikan.
Ia mendorong kedua negara betul-betul menjalani komitmen ini mengingat gencatan senjata sempat diwarnai dengan suara ledakan.
“Tentunya kami berharap Pakistan dan India betul-betul berkomitmen melakukan gencatan senjata, dan segera berunding dengan kepala dingin agar perang dapat segera dihentikan,” kata politikus PDIP ini.
Lebih lanjut, Nico menekankan bahwa konflik berkepanjangan di Kashmir harus diselesaikan melalui jalur diplomasi damai yang melibatkan semua pihak secara setara.
Nico juga mengingatkan Pakistan-India untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
“Kekerasan tidak pernah dapat menjadi solusi atas konflik yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun," kata Nico.
Sekadar informasi, ketegangan hubungan dua negara yang sama-sama bersenjatakan nuklir ini dipicu oleh serangan rudal India ke wilayah Pakistan pada Rabu 7 Mei 2025.
Peristiwa itu terjadi dua pekan setelah New Delhi menuduh Islamabad mendukung serangan terhadap wisawatan di Kashmir. Pakistan menolak tuduhan India dan bersumpah akan melakukan serangan balasan.
Perseteruan semakin menuju jurang perang setelah India menghentikan aliran air ke Pakistan dari bendungan Baglihar di Sungai Chenab, dan juga bersiap untuk mengurangi aliran air dari proyek Kishanganga di Jhelum. Penghentikan waduk aliran air tersebut mengancam kehidupan 240 juta penduduk Pakistan.
