Analis Politik dan Militer Unas Jakarta, Selamat Ginting/Repro
Presiden Prabowo Subianto diyakini memiliki rencana besar terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga melibatkan prajurit TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia.
Begitu disampaikan analisis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Point berjudul "Situasi Genting dan Darurat! Panglima TNI Kerahkan Pasukan Jaga Seluruh Kantor Kejaksaan".
Ginting mengatakan, publik dikejutkan dengan adanya Telegram dari Panglima TNI terkait adanya perintah operasi pengamanan di kantor Kejaksaan.
"Padahal kan sebenarnya bisa saja pengamanan tertutup. Nggak usah ramai-ramai gitu, misalnya pakai pakaian sipil atau apa. Nah ini dengan keluarnya telegram, maka publik melihat, oh ini pengamanan oleh Satuan Tempur dan atau Satuan Bantuan Tempur," kata Ginting seperti dikutip
RMOL, Senin 12 Mei 2025.
Bahkan, kata Ginting, dijelaskan bahwa di tingkat Kejaksaan Negeri akan dikerahkan satu regu sekitar 10 orang. Sedangkan Kejaksaan Tinggi dikerahkan satu pleton atau sekitar 30 orang personel TNI.
"Berarti kalau di Kejaksaan Agung, ya sekitar satu kompi sekitar 100. Berarti mengerahkan satuan-satuan lapangan. Bahkan di situ, apabila tidak cukup, maka meminta bantuan ke Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kan begitu bunyi telegramnya itu," kata Ginting.
Ginting curiga, dengan pengerahan itu terdapat rencana besar dari Presiden Prabowo terhadap isu pemberantasan korupsi.
"Jadi ya ini bagian dari barangkali ada rencana besar dari Presiden Prabowo Subianto supaya tidak lagi hilang kasus-kasusnya gitu. Misalnya fokus kasus apa kok hilang, kasus ini hilang gitu kan. Nah ini barangkali akan dikawal. Pengawalnya adalah tentara. Nah ini bagian juga Kejaksaan Agung adalah objek vital negara nih. Ini kan pintu masuknya di situ," kata Ginting.
Ginting pun menyoroti keterlibatan TNI oleh Kejagung ketimbang melakukan MoU pengamanan dengan Polri.
"Kenapa tidak MoU Kejaksaan Agung dengan Kepolisian? Nah itu dia pertanyaan. Nah makanya berarti ada sesuatu. Sesuatu yang sangat strategis. Ada keamanan dalam negeri, ada keamanan nasional, ada keamanan negara. Berarti kaitannya barangkali dengan keamanan negara ini. Sehingga menerjunkan militer TNI," pungkas Ginting.
