Adhie Massardi: TNI Amankan Kejaksaan Persiapan Mahkamah Korupsi Luar Biasa

Kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia memancing pro kontra.

Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi menilai pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia mirip zaman Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada saat Kejaksaan versus G30S/PKI.

Meski demikian, Adhie menduga pengerahan prajurit TNI mengawal Kejaksaan merupakan persiapan untuk menggelar Mahkamah Korupsi Luar Biasa. 

"Maklum korupsi sdh gila2an," kata Adhie melalui akun X miliknya yang dikutip Senin 12 Mei 2025.

Bahkan, lanjut Adhie, ada tokoh koruptor kelas dunia yang jaringannya sangat kuat sekarang ini masih bebas keluyuran sambil mengendarai sepeda motor.

"Ada Kelas Dunia yg jaringannya superkuat makanya Sang Kotuptor bebas jalan2 motor2an. Kalau betul, kita dukung..!" kata Adhie.

Diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024.

Jokowi masuk daftar OCCRP karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. 

Adapun informasi terkait penguatan pengamanan Kejaksaan ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI No TR/442/2025 tertanggal 5 Mei 2025. Dalam Telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

Nantinya TNI mengerahkan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejati, dan 1 Regu (10 personel) untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Pelaksanaan penugasan pada awal Mei 2025 hingga selesai.