Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

Wildan Hakim:

BIN dan BAIS Digabung akan Perlemah Fungsi Intelijen

SENIN, 12 MEI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penggabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan memperlemah fungsi intelijen, karena kedua institusi tersebut memiliki ranah kerja berbeda.

"Sesuai namanya, BIN merupakan lembaga negara yang tunduk di bawah Presiden. Adapun BAIS merupakan lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasi Panglima TNI," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025.

Wildan mengatakan, BIN bekerja dalam perspektif untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap negara. Sedangkan BAIS tugasnya lebih khusus yakni menangani intelijen dalam konteks tugas-tugas kemiliteran.


Ditilik cakupan kerjanya, kata Wildan, tanggung jawab BIN lebih luas dan lebih kompleks. Karena itu, BIN melibatkan unsur TNI dan Kepolisian di dalamnya. 

Berbeda dengan BAIS, fungsinya akan terasa nyata manakala Indonesia sedang menjalankan operasi militer atau saat berada dalam situasi kedaruratan perang.

"Secara teknis, BIN dan BAIS bisa digabungkan dengan melihat kesamaan fungsi. Namun ada tantangan dari sisi reorganisasinya. Prosedur kerja keduanya mungkin ada kesamaan, tapi budaya kerjanya bisa jadi berbeda," kata Wildan.

Menurut Wildan, apabila dua lembaga ini disatukan, maka Presiden, DPR, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk membahas rencana teknisnya.

Dengan latar belakang militer yang dimilikinya, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto sepertinya belum akan menyetujui penggabungan BIN dengan BAIS. 

Sebabnya, BAIS merupakan tulang punggung intelijennya TNI. Jika lembaga ini digabungkan dengan BIN, besar kemungkinan BAIS akan hilang dan pemerintah Indonesia hanya mengandalkan fungsi dan informasi intelijen dari BIN.

"Presiden Prabowo sepertinya akan berpikir taktis untuk mempertahankan BAIS. Dengan begitu struktur dan infrastruktur BAIS tetap akan berfungsi," kata Wildan.

Dengan adanya BAIS, lanjut Wildan, Prabowo selaku presiden bisa memiliki dua versi informasi intelijen.

"Artinya, penggabungan BIN dan BAIS bisa memperlemah kekuatan intelijen. Sebab, nantinya hanya ada satu lembaga intelijen yang berfungsi," pungkas Wildan.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya