Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

Wildan Hakim:

BIN dan BAIS Digabung akan Perlemah Fungsi Intelijen

SENIN, 12 MEI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penggabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan memperlemah fungsi intelijen, karena kedua institusi tersebut memiliki ranah kerja berbeda.

"Sesuai namanya, BIN merupakan lembaga negara yang tunduk di bawah Presiden. Adapun BAIS merupakan lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasi Panglima TNI," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025.

Wildan mengatakan, BIN bekerja dalam perspektif untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap negara. Sedangkan BAIS tugasnya lebih khusus yakni menangani intelijen dalam konteks tugas-tugas kemiliteran.


Ditilik cakupan kerjanya, kata Wildan, tanggung jawab BIN lebih luas dan lebih kompleks. Karena itu, BIN melibatkan unsur TNI dan Kepolisian di dalamnya. 

Berbeda dengan BAIS, fungsinya akan terasa nyata manakala Indonesia sedang menjalankan operasi militer atau saat berada dalam situasi kedaruratan perang.

"Secara teknis, BIN dan BAIS bisa digabungkan dengan melihat kesamaan fungsi. Namun ada tantangan dari sisi reorganisasinya. Prosedur kerja keduanya mungkin ada kesamaan, tapi budaya kerjanya bisa jadi berbeda," kata Wildan.

Menurut Wildan, apabila dua lembaga ini disatukan, maka Presiden, DPR, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk membahas rencana teknisnya.

Dengan latar belakang militer yang dimilikinya, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto sepertinya belum akan menyetujui penggabungan BIN dengan BAIS. 

Sebabnya, BAIS merupakan tulang punggung intelijennya TNI. Jika lembaga ini digabungkan dengan BIN, besar kemungkinan BAIS akan hilang dan pemerintah Indonesia hanya mengandalkan fungsi dan informasi intelijen dari BIN.

"Presiden Prabowo sepertinya akan berpikir taktis untuk mempertahankan BAIS. Dengan begitu struktur dan infrastruktur BAIS tetap akan berfungsi," kata Wildan.

Dengan adanya BAIS, lanjut Wildan, Prabowo selaku presiden bisa memiliki dua versi informasi intelijen.

"Artinya, penggabungan BIN dan BAIS bisa memperlemah kekuatan intelijen. Sebab, nantinya hanya ada satu lembaga intelijen yang berfungsi," pungkas Wildan.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya