Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

Wildan Hakim:

BIN dan BAIS Digabung akan Perlemah Fungsi Intelijen

SENIN, 12 MEI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penggabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan memperlemah fungsi intelijen, karena kedua institusi tersebut memiliki ranah kerja berbeda.

"Sesuai namanya, BIN merupakan lembaga negara yang tunduk di bawah Presiden. Adapun BAIS merupakan lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasi Panglima TNI," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025.

Wildan mengatakan, BIN bekerja dalam perspektif untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap negara. Sedangkan BAIS tugasnya lebih khusus yakni menangani intelijen dalam konteks tugas-tugas kemiliteran.


Ditilik cakupan kerjanya, kata Wildan, tanggung jawab BIN lebih luas dan lebih kompleks. Karena itu, BIN melibatkan unsur TNI dan Kepolisian di dalamnya. 

Berbeda dengan BAIS, fungsinya akan terasa nyata manakala Indonesia sedang menjalankan operasi militer atau saat berada dalam situasi kedaruratan perang.

"Secara teknis, BIN dan BAIS bisa digabungkan dengan melihat kesamaan fungsi. Namun ada tantangan dari sisi reorganisasinya. Prosedur kerja keduanya mungkin ada kesamaan, tapi budaya kerjanya bisa jadi berbeda," kata Wildan.

Menurut Wildan, apabila dua lembaga ini disatukan, maka Presiden, DPR, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk membahas rencana teknisnya.

Dengan latar belakang militer yang dimilikinya, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto sepertinya belum akan menyetujui penggabungan BIN dengan BAIS. 

Sebabnya, BAIS merupakan tulang punggung intelijennya TNI. Jika lembaga ini digabungkan dengan BIN, besar kemungkinan BAIS akan hilang dan pemerintah Indonesia hanya mengandalkan fungsi dan informasi intelijen dari BIN.

"Presiden Prabowo sepertinya akan berpikir taktis untuk mempertahankan BAIS. Dengan begitu struktur dan infrastruktur BAIS tetap akan berfungsi," kata Wildan.

Dengan adanya BAIS, lanjut Wildan, Prabowo selaku presiden bisa memiliki dua versi informasi intelijen.

"Artinya, penggabungan BIN dan BAIS bisa memperlemah kekuatan intelijen. Sebab, nantinya hanya ada satu lembaga intelijen yang berfungsi," pungkas Wildan.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya