Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani/Net
Komisi X DPR berharap wacana Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terkait penulisan ulang sejarah nasional harus melibatkan para ahli dan dan dilakukan secara transparan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani dalam keterangannya, Jumat 9 Mei 2025.
“Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh,” kata Lalu Hadrian.
Ditegaskan Lalu Hadrian, dalam rapat kerja dengan Kemenbud pada 23 April lalu, Komisi X DPR juga menyoroti rencana penulisan ulang sejarah nasional. Dalam kesempatan tersebut, Komisi X menegaskan pentingnya keterbukaan dari pihak kementerian dalam proses penyusunan ulang narasi sejarah.
Sebab itu, kata dia, penulisan ulang sejarah perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.
“Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ujarnya.
Ditambahkan Lalu Hadrian, dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka, penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
“Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda,” tuturnya.
Selain itu, masih kata Lalu Hadrian, sejarah adalah ilmu yang dinamis. Seiring berkembangnya metodologi, teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak fakta baru yang bisa diungkap.
“Penulisan ulang memungkinkan sejarah bangsa terus dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih kritis dan beragam. Ini penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan lebih dari 100 orang sejarawan. Nantinya akan dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
“Kita melibatkan hampir 100 lebih ya kayaknya sejarawan, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia,” kata Fadli saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 6 Mei 2025.
