Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman/Istimewa
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bidang ketahanan pangan yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
Komitmen itu ditunjukkan dengan menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka percepatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah di di Auditorium Makodam VI Provinsi Kaltim, Balikpapan, Kamis 8 Mei 2025.
Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim, Kepala Staf Kodam VI/Mulawarman, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Bupati Kutai Timur, serta 7 Bupati/Walikota lainnya diwakilkan oleh Wabup/Wawalkot.
Turut hadir Tenaga Ahli Menteri dan Eselon II lingkup Kementan, Forkompinda Provinsi Kaltim, Bulog, PIHC, unsur TNI/Polri, dan 104 orang Penyuluh Pertanian yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten PPU dan BRMP.
Dalam arahannya Mentan menyampaikan keberhasilan dalam peningkatan produksi dan serap gabah/stok beras tertinggi yang diraih oleh Kementan selama periode 4 bulan awal 2025.
Mentan mengapresiasi upaya menyelesaikan permasalahan terkait kurangnya ketersediaan pupuk di Kaltim, dengan meminta secara langsung kepada pihak PIHC untuk segera dapat menyalurkan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.
Lebih lanjut, Amran menargetkan Provinsi Kaltim mampu mencapai swasembada pangan paling lambat pada 2026. Ia meyakini target itu realistis, meski saat ini Kaltim masih mengalami defisit beras sebesar 250 ribu ton per tahun.
"Kita target paling lambat tahun depan, sehingga warga Kalimantan Timur sudah tidak lagi membeli beras di tempat lain," ujar Amran, melalui keterangannya, Jumat 9 Mei 2025.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mempercepat program swasembada pangan. Ia menyoroti bahwa Kaltim masih memiliki ratusan ribu hektare lahan nontambang dan nonsawit yang siap dikembangkan sebagai lahan pertanian.
"Kami memiliki wilayah yang cukup luas, di luar tambang dan sawit, kami masih memiliki ratusan ribu hektare lahan yang siap dibuka untuk lahan pertanian,” ungkap Rudy
Rudy menilai, persoalan utama sektor pertanian di Provinsi Kaltim ada pada keterbatasan sumber daya seperti skill, benih, pupuk, teknologi, dan irigasi. Namun, dengan dukungan penuh dari Kementan, dirinya optimistis Kaltim bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dalam waktu dekat dan bahkan negara tetangga
"Diharapkan Provinsi Kaltim dapat memegang peran penting dalam peta pangan nasional selain sebagai wilayah dengan potensi wilayah yang luas dan juga sebagai episentrum pembangunan nasional. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan diharapkan Provinsi Kaltim mampu menjadi salah satu lumbung pangan strategis di Indonesia Timur dan menjadi provinsi yang dapat mensuplai pangan di wilayah lainnya," papar Rudy.
Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa untuk mencapai swasembada pangan tidak bisa sendirian. Harus bergandengan tangan dengan semua pihak.
"Kami hadir tidak hanya dengan program saja tapi juga dengan pendampingan teknis dan penugasan sehingga swasembada pangan dapat tercapai," imbuh Idha.
