PHK Meningkat, Pemprov DKI Jangan cuma jadi Penonton

Lonjakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim.

Politikus Partai Demokrat itu meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Tingginya angka PHK menjadi sinyal bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta perlu dievaluasi. Ia menekankan Pemprov DKI tidak bisa hanya menjadi penonton dan harus segera turun tangan dengan solusi konkret yang berpihak pada masyarakat.

"Fenomena ini bukan hanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi warga, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap meningkatnya angka pengangguran dan memperlebar jurang ketimpangan sosial di ibu kota," kata Afni lewat keterangan tertulis, Kamis 8 Mei 2025.

Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemprov DKI untuk membuka lebih banyak lapangan kerja strategis di sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta program padat karya berbasis komunitas. 

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak juga dinilai sangat penting agar mereka bisa beradaptasi dengan pasar kerja yang kian kompetitif.

Afni juga mengusulkan sejumlah program konkret, antara lain Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan, dengan pelatihan yang sesuai tren pasar seperti konten kreator, animasi, dan keterampilan bersertifikasi lainnya.

Lalu dukungan modal dan pembinaan bagi UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal. Penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja terintegrasi untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan.

Serta layanan konseling 24 jam bagi pekerja muda yang terdampak PHK, sebagai pendampingan psikologis dan bimbingan karier.

“Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak bagi pekerja," pungkas Afni.