Berita

Rocky Gerung dan Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Usulan Pemakzulan Gibran Bisa Ganggu Psikologi Presiden Prabowo

KAMIS, 08 MEI 2025 | 10:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipandang pengamat politik Rocky Gerung bisa mengganggu psikologis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, usulan Forum Purnawirawan TNI soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka sah secara konstitusional, meskipun sangat sulit secara politik.

"secara normatif memang dimungkinkan, bukan sekadar teoritis, tetapi normatif karena normanya ada di dalam konstitusi. Tapi secara politis mungkin apa tidak?" tanya Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 8 Mei 2025.


Rocky menjelaskan, proses pemakzulan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini mayoritas dikuasai partai-partai pendukung pemerintah dalam Koalisi Merah Putih.

Setelah itu, usulan pemakzulan mesti diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai apakah ada pelanggaran konstitusi oleh Gibran.

Rocky juga menyinggung sikap Prabowo dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri, yang menurutnya masih dalam tahap mencoba memahami situasi politik saat ini.

Akademisi yang akrab disapa RG itu melanjutkan, meskipun peluang pemakzulan secara hukum terbuka, kekuatan politik menjadi penentu utama. 

“Yang berat justru yang jadi pertaruhan mereka yang menginginkan pemakzulan Gibran. Artinya pengondisian politik harus dimungkinkan supaya ada jalan untuk membawa Gibran melalui mekanisme teoritis tadi," jelasnya.

Ia menilai isu ini akan terus berkembang dan menjadi tekanan tersendiri bagi stabilitas politik nasional, khususnya terhadap kepemimpinan Prabowo.

"Pemakzulan Gibran itu sudah jadi isu utama yang mengganggu psikologi kepemimpinan presiden," pungkas Rocky.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya