Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)/RMOL
Gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati (Pilbup) Barito Utara dipastikan akan lanjut ke sidang pembuktian yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis, 8 Mei 2025.
Namun, terdapat permohonan dari Pemohon terdapat kesalahan objek sengketa, yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. Gogo dan Hendro Nakalelo.
Dalam permohonan pasangan calon itu menyebutkan, Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 16/2025 merupakan perubahan dari Keputusan Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan.
KPU Barito Utara sebagai pihak termohon mengaku Permohonan para Pemohon salah objek, karena menilai, Surat Keputusan Nomor 281/2024 yang dimaksud pemohon justru berkaitan dengan penetapan petugas ketertiban TPS, bukan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah.
"Untuk itu, termohon dalam jawabannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengadili permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima," bunyi pernyataan dalam jawaban resmi KPU Barito Utara tertanggal 28 April 2025.
Menanggapi situasi ini, praktisi hukum Ari Yunus Hendrawan menjelaskan pentingnya memahami prinsip dasar MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada.
"Objek permohonan dalam sengketa pilkada di MK adalah keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi calon terpilih," jelas Ari kepada wartawan, Rabu malam, 7 Mei 2025.
Menurut dia, kesalahan objek bisa saja terjadi, namun tetap memiliki konsekuensi hukum.
"Kesalahan tersebut bisa berujung pada permohonan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi pemohon masih memiliki kesempatan memperbaiki permohonan selama tenggat waktu yang ditentukan," ujarnya.
Kendati demikian, Ari enggan berspekulasi soal keputusan MK melanjutkan sidang ke tahap pembuktian.
"Sepenuhnya kewenangan MK, kita tunggu saja sidang pembuktian. Termohon (KPU Barito Utara) sepertinya sudah sangat siap," demikian Ari menambahkan.
