Delegasi pakar hukum asal Maroko memanfaatkan keikutsertaannya dalam World Law Congress ke-29 di Santo Domingo, Republik Dominika, untuk menegaskan pentingnya inisiatif Otonomi Maroko sebagai solusi realistis atas sengketa Sahara.
Acara yang digelar pada 4-6 Mei di Universitas Otonom Santo Domingo ini mengangkat tema “Generasi Baru dan Supremasi Hukum: Membentuk Masa Depan”.
Pembukaan dihadiri Wakil Presiden Republik Dominika Raquel Peña yang menekankan peran pemuda dan teknologi dalam memperluas akses terhadap keadilan.
Presiden World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, turut memperingatkan ancaman terhadap demokrasi global.
Sementara mantan Presiden Kolombia, Iván Duque, memuji reformasi konstitusi Dominika dan mengkritik politisasi peradilan yang semakin menguat.
Dalam panel-panel diskusi, empat pakar hukum Maroko mengulas kemajuan negaranya, khususnya dalam hak asasi manusia, regionalisasi lanjut, dan tata kelola wilayah, termasuk di provinsi selatan.
Zaina Chahim, pengacara sekaligus Ketua Komisi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi, memaparkan kaitan antara pembangunan inklusif dan integritas wilayah, mengambil contoh Model Pembangunan Baru untuk Provinsi Selatan yang diluncurkan pada 2015.
“Peran perempuan Sahara dalam lembaga nasional maupun lokal, serta kontribusinya dalam memajukan hak asasi melalui komisi regional Dewan Nasional Hak Asasi Manusia (CNDH) di Laâyoune dan Dakhla, menjadi bukti nyata komitmen Maroko,” ujarnya.
Zakaria Abouddahab, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Mohammed V Rabat, menegaskan bahwa Rencana Otonomi Maroko yang diajukan ke PBB pada 2007 sesuai dengan hukum internasional.
“Inisiatif ini mencerminkan bentuk penentuan nasib sendiri internal berdasarkan partisipasi demokratis dan tata kelola lokal,” jelasnya.
Sementara itu, Hamid Aboulass, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Abdelmalek Essaadi Tangier, menyebut regionalisasi lanjut sebagai pilar demokrasi wilayah di Maroko.
“Transfer kewenangan secara bertahap kepada otoritas lokal dan mekanisme kontrol demokratis menjadi cerminan model otonomi ini dalam konteks geopolitik khusus,” kata dia.
Abdelaziz Laaroussi, Guru Besar Hukum Publik dan Wakil Dekan di universitas yang sama, berbicara mengenai martabat manusia dalam masa ancaman demokrasi.
Ia menyoroti pendekatan Afrika berbasis nilai-nilai komunitas serta kebijakan hukum pasca-2011 di Provinsi Selatan Maroko.
“Kebijakan sosial terintegrasi dan kerja komisi regional CNDH secara konkret menjamin hak atas martabat,” tegasnya.
Kongres ditutup pada 6 Mei dengan upacara yang dihadiri Presiden Dominika Luis Abinader dan Raja Felipe VI dari Spanyol. Penghargaan World Prize for Peace and Freedom 2025 diberikan kepada Hakim Mahkamah Agung AS Sonia Sotomayor.
Melalui partisipasi mereka yang luar biasa, para jurist Maroko tidak hanya mempromosikan visi Kerajaan terkait hak asasi manusia dan pembangunan wilayah, tetapi juga menegaskan kembali relevansi Rencana Otonomi Maroko sebagai solusi realistis dan berkelanjutan sesuai standar internasional untuk menyelesaikan sengketa buatan atas Sahara Maroko.
